PKS Sentil BoP: Katanya Bawa Damai, Kok Perang Malah Meluas?

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan konsistensi Board of Peace (BOP) di tengah konflik yang justru semakin meluas.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, jika perang tak kunjung dihentikan, wajar bila efektivitas dan legitimasi moral BOP dipersoalkan.

“Ya tadi saya sampaikan ya bahwa BOP itu katanya untuk menghadirkan perdamaian, bahkan bukan hanya di Palestina tapi di kawasan konflik yang lain. Tapi ternyata justru sekarang justru yang menciptakan BOP justru malah mengembangkan perang,” kata Hidayat kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, kondisi itu membuat posisi Indonesia harus dihitung ulang. Apalagi sebelumnya pemerintah telah menyampaikan opsi keluar dari BOP jika tujuan utama tidak tercapai.

“Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan. Legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan," ucapnya.

Hidayat menegaskan, komitmen awal Indonesia masuk BOP adalah untuk menghentikan perang dan membela kemerdekaan Palestina. Namun fakta di lapangan dinilai berbanding terbalik.

Baca Juga

Culik Aktivis Kemanusiaan Gaza, Spanyol dan Brasil Kecam Keras Israel: Ini Pelanggaran Hukum Internasional

“Nah kalau ternyata perang malah nggak dihentikan malah diperlebar, saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan apa yang menjadi komitmen beliau untuk menghentikan perang," ungkap dia.

Ia juga menyinggung adanya desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BOP.

“Sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP. Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh," paparnya.

Di sisi lain, Hidayat tetap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan mengambil peran mediasi. Namun ia mengingatkan, diplomasi harus tetap dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.

“Karena beliau kembali menjadi seorang presiden dari negara yang berdaulat, negara yang politiknya bebas aktif, bukan anggota BOP. Karena BOP ternyata justru mengembangkan perang... bukan maaf, ternyata dengan BOP malah perang tidak berhenti justru malah menyebar ke mana-mana," pungkasnya.