DPR RI Respons Positif Pemulihan Warga Pasca Bencana Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia terus menggenjot percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera.

Upaya percepatan pemulihan tersebut turut menunjukkan proses signifikan terlihat pada momen Ramadan tahun ini semisal dikebutnya penyelesaian Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada 4 Maret 2026 sebanyak 11.927 unit Huntara telah rampung 100 persen dan siap dihuni warga terdampak.

Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan capaian terbesar yakni 10.235 unit Huntara yang telah selesai. 

Disusul Sumatera Utara sebanyak 961 unit, serta Sumatera Barat dengan 731 unit yang selaras dengan intruksi Presiden RI, Prabowo Subianto dalam percepatan pemulihan bagi warga terdampak.

Selain itu, adanya penurunan jumlah pengungsi hingga 99,63 persen dari kondisi awal. 

Baca Juga

Kasatgas Tito Minta Huntara Dimaksimalkan, Pengungsi di Tenda Harus Jadi Prioritas Utama

Laporan per 4 Maret 2026, jumlah pengungsi yang pada awalnya mencapai 2.178.269 orang pada 2 Desember 2025 kini tersisa 6.873 orang.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung merespons positif upaya percepatan pemulihan oleh Satgas PRR yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Menurutnya program Huntara, Hunian Tetap (Huntap), dan Dana Tunggu Hunian (DTH) merupakan solusi strategis dalam jangka pendek dan menengah.

“Tentu kami memberi apresiasi kepada pemerintah dengan adanya program Huntara dan DTH. Program tersebut setidaknya dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah, yang menjadi bagian dari proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana,” kata Doli kepada awak media, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Doli mengingatkan program rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan yang matang terutama di tengah keterbatasan fiskal.

Doli menyoroti kompleksitas program yang tidak hanya sebatas pembangunan hunian tetapi juga harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukung.

“Program tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi di tengah situasi fiskal kita yang tidak longgar dan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena memang program ini harus didesign dengan sangat baik, terukur, dan akuntabel. Pertama, tentu harus dimulai dengan data yang akurat, agar program ini tepat sasaran,” kata Doli.