DPR RI Respons Positif Pemulihan Warga Pasca Bencana Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia terus menggenjot percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera.

Upaya percepatan pemulihan tersebut turut menunjukkan proses signifikan terlihat pada momen Ramadan tahun ini semisal dikebutnya penyelesaian Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada 4 Maret 2026 sebanyak 11.927 unit Huntara telah rampung 100 persen dan siap dihuni warga terdampak.

Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan capaian terbesar yakni 10.235 unit Huntara yang telah selesai. 

Disusul Sumatera Utara sebanyak 961 unit, serta Sumatera Barat dengan 731 unit yang selaras dengan intruksi Presiden RI, Prabowo Subianto dalam percepatan pemulihan bagi warga terdampak.

Selain itu, adanya penurunan jumlah pengungsi hingga 99,63 persen dari kondisi awal. 

Baca Juga

Longsor Tutup Sebagian Jalan Nasional Pacitan-Solo, Pengendara Motor Alami Luka-luka

Laporan per 4 Maret 2026, jumlah pengungsi yang pada awalnya mencapai 2.178.269 orang pada 2 Desember 2025 kini tersisa 6.873 orang.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung merespons positif upaya percepatan pemulihan oleh Satgas PRR yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Menurutnya program Huntara, Hunian Tetap (Huntap), dan Dana Tunggu Hunian (DTH) merupakan solusi strategis dalam jangka pendek dan menengah.

“Tentu kami memberi apresiasi kepada pemerintah dengan adanya program Huntara dan DTH. Program tersebut setidaknya dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah, yang menjadi bagian dari proses pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana,” kata Doli kepada awak media, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Doli mengingatkan program rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan yang matang terutama di tengah keterbatasan fiskal.

Doli menyoroti kompleksitas program yang tidak hanya sebatas pembangunan hunian tetapi juga harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukung.

“Program tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi di tengah situasi fiskal kita yang tidak longgar dan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena memang program ini harus didesign dengan sangat baik, terukur, dan akuntabel. Pertama, tentu harus dimulai dengan data yang akurat, agar program ini tepat sasaran,” kata Doli.

“Kedua, program ini bukan program yang sederhana, sangat kompleks. Pembangunan rumah-rumah tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus difikirkan juga pembangunan lingkungan dan fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, Puskesmas, dan lain-lain,” sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Ketiga, program ini harus dilaksanakan dengan target waktu yang tidak boleh terlalu lama, karena ini kebutuhan mendasar,” katanya.

Dalam konteks pengawasan, DPR memastikan akan menjalankan fungsi kontrol secara optimal. 

“Keempat, tentu program ini tetap perlu adanya pengawasan. Itu adalah salah satu tugas kami di DPR,” ujarnya.

Doli menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas PRR akan mampu memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami percaya dan mendukung penuh, sebagai Ketua Satgas, Mendagri akan bekerja dengan sangat serius dan sungguh-sungguh agar seluruh perencanaan program ini cepat terealisasi,” tutupnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pendataan penyintas menjadi langkah kunci dalam memastikan distribusi bantuan berjalan optimal. 

“Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak teknis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” kata Tito.

Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah dalam tiga kategori, yakni rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi (masyarakatnya) perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang ekonominya,” ujarnya.(raa)