GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

DPR Soroti Siaga I TNI: Dasarnya Konflik Timur Tengah, Tapi yang Dikerahkan Pasukan Patroli Gang?

Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menyoroti Surat Telegram (STR) status Siaga I di lingkungan TNI yang dikaitkan dengan konflik di Timur Tengah.
Senin, 9 Maret 2026 - 18:17 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Aldi Herlanda

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menyoroti Surat Telegram (STR) terkait status Siaga I di lingkungan TNI yang dikaitkan dengan perkembangan konflik di Timur Tengah.

Menurut Hasanuddin, terdapat ketidaksesuaian antara dasar penerbitan STR dengan penempatan pasukan di lapangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Di atas itu kan bahwa dalam rangka menyikapi adanya perkembangan situasi keamanan karena adanya perang antara Iran versus Amerika garis miring Israel di Timur Tengah, maka situasi dinyatakan Siaga Satu,” tutur Hasanuddin, Senin (9/3/2026).

Namun ia menilai penempatan pasukan di lapangan tidak sejalan dengan latar belakang yang disebutkan dalam telegram tersebut.

“Tapi deployed-nya (yang dikerahkan), penggunaan pasukannya, ya, lalu kalau kita lihat nih berdasarkan kenyataan, perang itu kan menggunakan peluru kendali, drone, pesawat udara,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin yang juga mantan perwira militer Indonesia, konflik di Timur Tengah saat ini lebih banyak melibatkan teknologi militer seperti peluru kendali, drone, dan pesawat udara.

Karena itu, Hasanuddin mempertanyakan relevansi penempatan satuan-satuan pasukan yang melakukan patroli darat di dalam negeri.

“Tapi kalau yang ditempatkan misalnya pasukan satuan-satuan biasa untuk patroli di gang-gang di darat kan irrelevant kan?” katanya.

Menurutnya, jika benar dasar penetapan status siaga adalah konflik di Timur Tengah, maka pola penggunaan pasukan seharusnya disesuaikan dengan karakter ancaman yang ada.

“Ya nggak nyambung kalau memang bener prolognya begitu,” ujar Hasanuddin.

Selain itu, ia juga menyoroti beredarnya informasi terkait status siaga tersebut ke publik. Menurutnya, dalam militer status siaga seharusnya bersifat internal dan rahasia.

“Namanya siaga itu syaratnya dua. Nggak bisa satu. Satu, ya urusan intern, internal. Yang kedua, sifatnya rahasia. Rahasia militer itu,” katanya.

Ia menilai terbukanya informasi tersebut justru memicu spekulasi di tengah masyarakat.

“Satu, sifatnya internal, kenapa kok rakyat diberitahu? Jadi terbuka. Jadi orang bertanya-tanya. Karena situasi di Timur Tengah ini, rakyat menjadi gelisah, rakyat menjadi resah. Ngapain?” ujarnya.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya agar melaksanakan siaga tingkat 1 guna mengantisipasi perkembangan situasi dalam negeri akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

TNI menyebut langkah ini ditempuh sesuai dengan tugas pokok TNI. Adapun perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
 
Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan penerapan siaga tingkat 1 merupakan tugas TNI dan telah diamanatkan oleh UU TNI. Ia mengatakan perlindungan yang dimaksud yakni dari ancaman terhadap bangsa dan negara.

"Salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," kata Brigjen Aulia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Aulia mengatakan siaga tingkat 1 sebagai bentuk kesiapan TNI dalam menghadapi perkembangan konflik yang terjadi. Konflik yang dimaksud, kata dia, tak cuma dalam cakupan nasional, tapi juga internasional, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

"TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional," ucap dia. (rpi/iwh)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.

Trending

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral