Ekonom Soroti Kompleksitas Kebijakan Kawasan Ekonomi di Batam

Ia juga menyoroti kemungkinan tumpang tindih regulasi, terutama terkait kewenangan perizinan dan pengelolaan lahan. Ketika berbagai skema kawasan diberlakukan dalam satu wilayah yang sama, menurutnya kerap muncul ketidakjelasan mengenai otoritas pengambilan keputusan.

Selain itu, dari sudut pandang ekonomi kawasan, kondisi tersebut dapat memengaruhi pembentukan aglomerasi industri. Aglomerasi merujuk pada konsentrasi aktivitas industri dalam satu kawasan yang mampu menciptakan efisiensi ekonomi melalui kedekatan dengan pemasok, tenaga kerja terampil, serta jaringan logistik.

“Jika industri tersebar dalam berbagai zona dengan aturan berbeda, potensi aglomerasi bisa melemah sehingga produktivitas kawasan tidak berkembang optimal,” ujarnya.

Billy menekankan bahwa dalam teori kebijakan publik terdapat prinsip dasar bahwa suatu kebijakan harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkan.

“Jika kita terus menambah zona baru, aturan baru, dan birokrasi baru, tetapi manfaatnya tidak lebih besar dari biaya yang muncul, maka kebijakan tersebut tidak efisien,” kata dia.

Karena itu, ia menilai fokus kebijakan sebaiknya diarahkan pada penyederhanaan regulasi, kejelasan otoritas kelembagaan, serta penguatan sistem pelayanan investasi terpadu.

Baca Juga

INDEF: Hilirisasi Tahap II Bisa Jadi Peluang Baik untuk Transformasi Industri

“Untuk kawasan seperti Batam, yang paling penting bukan menambah label kawasan baru, tetapi memastikan aturan yang sederhana, jelas, dan konsisten. Dalam dunia investasi, yang dicari investor adalah kepastian dan kemudahan berusaha,” ujar Billy.

Menurutnya, apabila tata kelola kebijakan investasi dapat disederhanakan dan koordinasi kelembagaan diperkuat, Batam memiliki peluang untuk semakin kompetitif sebagai pusat industri dan investasi di kawasan Asia Tenggara.