Purbaya Pilih Efisiensi Ketimbang Naikkan Defisit di Tengah Konflik Timteng: Ngutang Terus, Nanti Marah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah tekanan kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Opsi ini dipilih sebagai strategi utama agar tidak perlu menambah beban utang negara.

"Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi," kata Purbaya, dikutip Selasa (17/3/2026)

Ia menilai, mempertahankan batas defisit lebih penting dibanding melonggarkannya. Menurutnya, menaikkan defisit hanya akan membuka ruang penambahan utang yang berisiko menimbulkan kritik publik.

"Kita jaga semuanya, kalau nggak kan enak amat kerja saya. Ya udah Pak kita naikkin ini aja, (defisit) APBN, kita ngutang lebih banyak, ntar lu marah-marah lagi pemerintah ngutang terus," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan meminta seluruh K/L melakukan simulasi penghematan anggaran. Fokusnya adalah mengidentifikasi pos belanja yang bisa ditekan, termasuk menunda program baru yang dinilai belum mendesak.

Baca Juga

APBN Dijaga Ketat, Ini Jenis Anggaran yang Dipangkas Pemerintah Demi Tahan Defisit 3 Persen

Purbaya menjelaskan, sejumlah program tambahan selama ini berpotensi membuat anggaran membengkak. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan optimalisasi program yang sudah berjalan dibanding menambah beban baru.

"Dengan anggaran sekarang, yang pertama kita fokus ke yang ada saja, program tambahan kita tunda dulu sampai keadaan memungkinkan, sekarang jelas nggak mungkin. Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada," jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan langkah efisiensi ini masih dalam tahap persiapan dan belum tentu langsung diterapkan. Pemerintah ingin memastikan seluruh skenario sudah siap jika kondisi memburuk.

"Nanti kita mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung, tetapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan," pungkasnya.