APBN Dijaga Ketat, Ini Jenis Anggaran yang Dipangkas Pemerintah Demi Tahan Defisit 3 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memperketat sabuk anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di kisaran 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tekanan global, termasuk dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, upaya efisiensi sebenarnya sudah lama dijalankan pemerintah, bahkan sebelum situasi geopolitik memanas.

“Satu sisi memang tanpa ada kejadian kemarin pun kita itu terus berusaha untuk melakukan apa yang namanya penyisiran terhadap kegiatan atau mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu. Contoh perjalanan dinas ke luar negeri, itu terus kami perketat, bahkan saya selaku Mensesneg yang bagian ujung mengeluarkan izin itu memperketat perjalanan ke luar negeri,” kata Prasetyo di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Efisiensi dilakukan dengan menyisir ulang pos belanja yang dinilai tidak mendesak atau belum memberikan dampak langsung bagi kinerja pemerintah. Proyek-proyek yang bisa ditunda, termasuk pembangunan fisik, masuk dalam daftar penyesuaian.

“Kami itu sering koordinasi dan berkumpul untuk melakukan proses tadi itu. Disisir ulang mana yang tidak produktif mana yang bisa ditunda, misalnya pembangunan gedung yang sifatnya belum ada tidak mengganggu kinerja kementerian tuh kita tunda dulu. Itu ada masuk di dalam tempat kami tempat saya dan tentu di Kemenkeu,” jelas Prasetyo.

Baca Juga

Pemerintah Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Tahun 2026, Cak Imin: Maksimal 5 Persen pada 2029

Langkah ini menjadi strategi untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan program-program utama yang berdampak langsung pada masyarakat.

Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah memastikan program prioritas tetap terlindungi dari pemangkasan. Fokus belanja justru diarahkan untuk memperkuat program yang memiliki dampak sosial dan ekonomi signifikan.

“Nggak dong. Kita lebih memilih untuk kurangi belanja-belanja yang tidak efektif lah, atau kurang berdampak itu yang direalokasi agar program yang produktif, berdampak, dan membantu meringankan beban masyarakat itu yang diutamakan,” kata Prasetyo.

Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan terhadap program strategis, sekaligus meredam dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian nasional. (agr/iwh)