Kades Hoho Tanpa Filter Ngaku ke Dedi Mulyadi Terkait Tudingan Kebocoran Soal Seleksi Perangkat Desa, Ternyata Ini Faktanya

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Hoho Alkaf buka-bukaan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) soal tudingan kebocoran soal yang diarahkan kepadanya.

Kades Hoho, demikian ia dikenal, mendadak jadi sorotan setelah sebuah video menunjukkan dirinya keluar dari kantor desa dengan keadaan berantakan. Pakaiannya tampak terkoyak karena mengalami pengeroyokan.

Pria bernama asli Welas Yuni Nugroho itu ternyata menjadi korban pengeroyokan para peserta seleksi perangkat desa yang protes karena merasa ada kecurangan selama proses seleksi berjalan.

Sumber :

• YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL

Para peserta yang didampingi LSM menuding bahwa ada kebocoran soal selama proses seleksi berlangsung. Hal ini mengakibatkan sebagian peserta mendapatkan keuntungan.

Adapun dalam proses seleksi perangkat desa ini, ditetapkan tiga orang dengan nilai tertinggi yang lolos. Ketiganya pun sudah mendapatkan rekomendasi untuk segera dilantik.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Ultimatum Ormas 'Penguasa' Perlintasan Ampera di Bekasi, Minta Polres Segera Ambil Alih: Hari Ini Beres!

Terkait tudingan yang diarahkan kepadanya, Kades Hoho membantah keras. Di hadapan Dedi Mulyadi ia membongkar proses pembuatan soal yang dilakukannya bersama panitia.

Ia menjelaskan, mulanya panitia menyiapkan bank soal dengan jumlah 300 butir. Soal-soal tersebut nantinya diserahkan kepada para peserta untuk dipelajari lebih lanjut.

"Kita benar-benar menyaksikan, semua peserta diberikan bank soal 300, dikeluarkanlah 100 soal," kata Kades Hoho, dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (17/3/2026).

Selanjutnya, di malam sebelum ujian sejumlah aparat setempat mulai dari camat, staf, anggota polsek serta koramil saling berkoordinasi. Mereka diberi kabar terkait soal yang akan dibawa ke kecamatan.

Kepada Dedi Mulyadi, Kades Hoho mengungkapkan, kumpulan soal itu sudah disegel. Ia bahkan berpesan supaya soal-soal itu tidak langsung dibawa ke kecamatan karena akan menimbulkan kecurigaan.

"Kebetulan waktu itu saya bilang, Pak Camat jangan dibawa ke kecamatan, ini terlalu riskan, mereka justru lebih nyerang lagi, karena di mana-mana kayak gitu. Ada waktu dari balai desa soal dibawa ke kecamatan, itu pasti dicurigai," katanya.

Pria bertato itu pun mengusulkan agar sebelum soal dikocok dari 300 menjadi 100 butir, harus dipastikan panitia tidak ada yang memiliki akses pada handphone atau internet.

Hal ini penting dilakukan untuk menghindari potensi kecurangan. Kades Hoho mengatakan, jika panitia bisa dikondisikan seperti itu maka kebocoran soal akan sangat minim terjadi.

"Sebelum pengocokan soal, untuk panitia tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP, HP diminta semua, wifi juga dilepas. HP dikunci sama anggota polsek," katanya berkeluh kesah pada Dedi Mulyadi.

Semua proses ini pun bisa ia buktikan kebenarannya. Menurut pria berpenampilan nyentrik itu, mestinya tidak ada celah untuk mempersoalkan dugaan kebocoran soal.

Sebab, sebelum 100 soal itu dikocok, panitia sudah mengkondisikan diri agar kecurangan atau kebocoran tidak mungkin terjadi.

Akan tetapi, rupanya para peserta yang tidak lolos seleksi masih merasa ada masalah. Mereka juga meminta dilakukan audiensi untuk mengklarifikasi soal dugaan kecurangan.

Kades Hoho mengatakan, pihaknya usudah memberikan jawaban atas pertanyaan dan keresahan para peserta yang tidak lolos. Namun, tampaknya penjelasan itu tak bisa memuaskan mereka sehingga berujung aksi pengeroyokan.

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengaku kaget. Baru kali ini ia mendengar ada masalah berujung kekerasan terkait seleksi perangkat desa.

Sumber :

• Kolase tvOnenews.com / YouTube Kang Dedi Mulyadi

"Saya baru tuh Pak, ada seleksi perangkat desa ribut. Baru," ujar pria yang akrab disapa KDM itu.

Kepada Kades Hoho, sang gubernur mengusulkan agar diambil langkah hukum. Menurutnya, jangan sampai ada hal yang melibatkan pengerahan massa lagi untuk menghindari peristiwa kekerasan kembali terjadi.

Ia berpandangan, sebagai kepala desa mestinya bisa melakukan aturan hukum dan birokrasi. Dedi menegaskan bahwa seorang pemimpin tak boleh mengubah keputusannya jika yakin benar.

"Kalau misalnya seleksi itu diyakini memang sudah sesuai prosedur, kemudian adil, transparan, terbuka, akuntabel, ya putuskan," ujarnya menegaskan. (iwh)