Anggota DPRP Papua Tengah Desak BPK Audit Proyek Infrastruktur Intan Jaya: Banyak Kejanggalan dan Indikasi Manipulasi

Menurutnya, kontraktor luar hanya menguras dana masyarakat tanpa memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

"Perusahaan harusnya memberi manfaat sosial bagi warga setempat. Jangan hanya datang mengambil uang rakyat Intan Jaya lalu dibawa keluar. Kontraktor lokal harus diberi kesempatan agar menjadi tuan di negeri sendiri," tambahnya.

Desakan Penegakan Hukum: BPK dan Kejaksaan harus Bertindak

Henes Sondegau menegaskan tidak akan tinggal diam dan meminta otoritas pengawas untuk bergerak cepat.

Ia meminta BPK RI segera turun ke lapangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap dana bantuan provinsi di Intan Jaya.

Selain itu, ia juga meminta Kejaksaan, agar segera memeriksa potensi tindak pidana korupsi pada proyek fiktif dan pelanggaran prosedur lelang.

Baca Juga

Guru Besar IPB dan Anggota DPR Soroti Opini WTP Kementerian Kehutanan

Henes juga meminta adanya proteksi atau perlindungan terhadap pengusaha lokal.

"Pemerintah harus memastikan keterlibatan pengusaha asli daerah agar ekonomi kerakyatan tidak lumpuh," katanya.

"Jangan biarkan praktik salah ini terus terjadi. Jika didiamkan, ini bukan lagi membangun daerah, tapi merampok hak-hak masyarakat Intan Jaya," pungkasnya. (muu)