News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

BEM-SI Minta MBG Jangan Dihentikan Tapi Dievaluasi: Program Bagus, Tapi Prakteknya Banyak Kejanggalan

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan dihentikan tapi harus melakukan evaluasi
Rabu, 1 April 2026 - 08:40 WIB
Koordinator BEM-SI Muzammil Ihsan
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator BEM-SI Muzammil Ihsan mengatakan selama hampir berjalan setahun terakhir program MBG tampak belum berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi kerakyatan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“MBG ini niatnya bagus. Tetapi dalam prakteknya banyak kejanggalan yang terjadi. Ketika sudah dipatok Rp15 ribu, harganya ditekan. Sehingga dampak kepada ekonomi kerakyatan tidak terjadi. Hari ini sudah 20 ribu dapur MBG, tetapi masih minim effect terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Muzzamil dalam dialog media yang berlangsung di Adidaya Institute di Jakarta pada Selasa (31/3). 

Karena itu, lanjutnya, meski sedang berlangsung gejolak geopolitik global, program MBG tidak perlu dihentikan dan harus tetap dijalankan. Menurutnya, situasi ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki orientasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam nasional. 

“Presiden harus bertanggungjawab ketika program ini (MBG) sudah diluncurkan maka jangan dibatalkan. Tetapi harus ada evaluasinya ketika terjadi penurunan ekonomi. Ketika MBG dibatalkan maka akan semakin banyak kerugian-kerugian besar yang dirasakan masyarakat. Ketika program MBG terhenti (maka) akan banyak tenaga kerja hilang,” ujarnya. 

Muzammil pun mendesak program MBG ke depan lebih banyak melibatkan kelompok kepentingan atau stakeholder di sektor pendidikan. Pasalnya, banyak anggaran program MBG yang sumbernya realokasinya berasal dari anggaran APBN sektor pendidikan.

“MBG ini terkait dengan pendidikan, tetapi dampaknya sangat minim. Orang orang yang bergerak di sektor pendidikan hanya menjadi objek. Dapur-dapur MBG seharusnya melibatkan guru dan sekolah. Yang menjadi fokus perhatian kami adalah sektor pendidikan harus diperhatikan dalam perputaran program MBG,” ucap dia. 

Sementara itu, di tengah tantangan gejolak geopolitik global, Adidaya Institute justru meminta pemerintah mengubah model program MBG dari program pemberian makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi. Adidaya menilai model pemberian makan seperti ini sudah tidak lagi memadai karena hanya berorientasi pada distribusi makanan dan serapan anggaran. 

“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo. 

Bram pun menegaskan upaya perubahan transformasi program MBG, dari program distribusi konsumsi menjadi platform serapan pangan nasional berbasis produksi lokal. 

Bram menegaskan kebutuhan bahan baku MBG yang besar dan rutin nantinya akan menjadi permintaan terstruktur yang diserap langsung dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan dalam negeri. 

Dengan kebutuhan 61,6 juta porsi setiap hari, jumlah produksi lokal akan meningkat damn akan menjadi efek pengganda atau multiplier effect yang paling nyata bagi petani dan nelayan di pelosok pelosok desa. 

“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti (mereka berani tanam lebih banyak). Nelayan masuk rantai pasok resmi (pendapatan naik). Koperasi desa jadi aggregator dan distributor (desa jadi pusat ekonomi). UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri bukan mengalir ke importir,” kata Bram. 

Adidaya Institute kembali mengingatkan MBG merupakan salah satu program terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia. 

Dalam kerangka Big Push dan Big Bang yang menjadi ruh kebijakan Presiden Prabowo, MBG seharusnya menjadi jangkar permintaan nasional yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pangan domestik dari hulu ke hilir, serentak dan berskala penuh.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hingga kini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini telah menjangkau lebih dari 61,6 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir 2026.

“Negara bukan sekadar memberi makan. Negara membangun ekosistem pangan lokal yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan rakyat dari bawah,” tutup Bram.

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan sikap politik lembaganya di tengah bergulirnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Dr. Tri Andika memberikan penegasan konstitusional terkait dinamika pengisian kekosongan jabatan Wapres -
Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Presidium 08 memberikan pandangan menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka ..

Trending

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Polres Malang memburu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di rumahnya, di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir
Selengkapnya

Viral