Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu Dikabulkan, BEM SI Dorong Klarifikasi Prosedur Secara Terbuka

Selain itu, beredar pula informasi bahwa Amsal Sitepu keluar dari rutan didampingi oleh anggota DPR sebelum seluruh proses administrasi dinyatakan rampung. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Peran Penjamin dalam Penangguhan Penahanan

Sementara itu, dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa Hinca Panjaitan bertindak sebagai penjamin dalam proses penangguhan penahanan Amsal Sitepu. Peran penjamin merupakan salah satu syarat yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengabulkan penangguhan penahanan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Hinca Panjaitan terkait detail proses penjemputan maupun mekanisme administrasi yang berlangsung saat Amsal keluar dari Rutan Tanjung Gusta.

Latar Belakang Kasus Video Profil Desa

Kasus yang menjerat Amsal Sitepu berkaitan dengan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dalam perkara ini, Amsal merupakan terdakwa keempat setelah tiga pihak lainnya telah lebih dahulu divonis.

Baca Juga

Persatuan di Era Digital Jadi Kunci, Mahasiswa Ingatkan Bahaya Disinformasi dan Polarisasi

Tiga terpidana dalam kasus ini antara lain:

• Amry KSP (Direktur CV Gundaling Production) divonis 1,8 tahun penjara

• Jesaya Perangin-angin (Direktur CV Arih Perdana) divonis 1,8 tahun penjara

• Toni Aji Anggoro (rekanan Jesaya) divonis 1 tahun penjara

Ketiganya dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Amsal Sitepu sendiri merupakan Direktur CV Promisilande, perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan video profil desa. Dalam praktiknya, perusahaan tersebut mempresentasikan konsep video kepada pihak desa sebelum akhirnya disepakati kerja sama.

Skema Proyek dan Nilai Kontrak

Dalam proyek tersebut, biaya pembuatan video profil desa berada di kisaran:

• Rp 28 juta per desa

• Rp 30 juta per desa

Sekitar 20 desa di empat kecamatan tercatat menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan milik Amsal. Proyek ini menjadi bagian dari upaya promosi desa melalui konten visual.

Namun, dalam persidangan terungkap bahwa terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh pihak perusahaan, yang kemudian menjadi salah satu poin dalam perkara hukum yang berjalan.

Perhatian Publik dan Harapan Transparansi

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian karena melibatkan sektor industri kreatif, tetapi juga karena proses hukum dan administratif yang mengiringinya. Penangguhan penahanan Amsal Sitepu dinilai sebagai bagian dari hak hukum terdakwa, namun tetap membutuhkan transparansi dalam pelaksanaannya.