WFH ASN DKI Diatur Ketat, Pramono Minta Pegawai Tetap di Rumah dan Gunakan Transportasi Publik

“Bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan,” tegasnya.

Bagian dari Kebijakan Nasional

Kebijakan WFH setiap Jumat sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Selain meningkatkan fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung efisiensi energi dan mengurangi mobilitas.

Di tingkat daerah, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian dengan menambahkan aturan teknis guna memastikan implementasi berjalan optimal.

Dengan pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas, diharapkan kebijakan WFH tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga tetap menjaga produktivitas dan disiplin kerja ASN. (saa/nsp)