News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Isu Air Keras dan Perang Informasi, Publik Diminta Waspada Potensi Destabilisasi

Isu air keras dikaitkan dengan perang informasi, publik diminta waspada potensi destabilitas dan provokasi global terhadap Indonesia.
Rabu, 1 April 2026 - 23:59 WIB
Polda Metro Jaya Ungkap Alasannya Belum Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Sumber :
  • istimewa

Jakarta, tvOnenews.com — Praktisi hukum dan kolumnis, Agus Widjajanto, menyoroti keterkaitan antara kasus kekerasan terhadap tokoh kritis dengan dinamika yang lebih luas terkait stabilitas keamanan nasional. Ia mengingatkan adanya potensi penggunaan isu tersebut dalam skenario perang informasi (information warfare).

Dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026), Agus mengungkapkan adanya informasi yang beredar di kalangan hedge fund dan perbankan internasional mengenai sinyal situasi global yang dinilai bergerak cepat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, informasi tersebut perlu dibaca dalam perspektif geo-strategis dan geopolitik, mengingat posisi Indonesia yang sangat penting di kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

“Jika informasi seperti ini sudah beredar di kalangan hedge fund dan bankir global, maka tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.

Potensi Destabilisasi Lewat Narasi Publik

Agus menilai, terdapat kemungkinan pihak tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan di dalam negeri. Sasaran utamanya adalah melemahkan pemerintahan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam konteks kasus air keras yang menjadi perhatian publik, ia mengingatkan agar masyarakat tidak melihat peristiwa tersebut secara parsial.

“Kasus seperti ini sangat rentan dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu, misalnya menggiring opini bahwa negara gagal melindungi warganya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam era digital, konflik tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui pembentukan opini publik, framing media, hingga eksploitasi isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia.

Publik Diminta Kritis terhadap Framing

Agus juga menyoroti maraknya narasi yang berkembang di ruang publik, termasuk dari sejumlah pegiat hak asasi manusia. Ia menegaskan pentingnya peran advokasi, namun tetap mengingatkan agar publik bersikap kritis terhadap setiap informasi yang beredar.

“Pertanyaannya, apakah framing itu murni untuk kepentingan publik atau ada tujuan lain? Ini yang harus disikapi dengan jernih,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi narasi yang dapat mendiskreditkan institusi strategis negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), jika tidak disampaikan secara berimbang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Perang Informasi Jadi Instrumen Global

Dalam analisisnya, perang informasi kini menjadi salah satu instrumen utama dalam kontestasi global. Penyebaran narasi melalui media massa dan platform digital dinilai mampu memengaruhi persepsi publik secara cepat dan luas.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Penampilan Gemilang Dony Tri Pamungkas di FIFA Series 2026 Tak Lepas dari Dukungan Sosok Ini

Penampilan Gemilang Dony Tri Pamungkas di FIFA Series 2026 Tak Lepas dari Dukungan Sosok Ini

Dony Tri Pamungkas tampil gemilang di FIFA Series 2026 bersama Timnas Indonesia. Performa impresifnya tak lepas dari peran penting Rizky Ridho.
JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.
KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru mengenai kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. 
Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Pengalaman pahit harus dirasakan oleh Amsal Sitepu, seorang pegiat ekonomi kreatif yang sempat mendekam di balik jeruji besi selama 131 hari. 
Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur. 
Periode Pasca Peak Season Ramadan dan Lebaran Jadi Penentu Keberlanjutan Bisnis Digital

Periode Pasca Peak Season Ramadan dan Lebaran Jadi Penentu Keberlanjutan Bisnis Digital

Setelah periode Ramadan dan Idul Fitri yang menjadi puncak aktivitas e-commerce pada kuartal pertama

Trending

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Pengalaman pahit harus dirasakan oleh Amsal Sitepu, seorang pegiat ekonomi kreatif yang sempat mendekam di balik jeruji besi selama 131 hari. 
Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah Jamin Produktivitas ASN Tetap Terjaga di Tengah Kebijakan WFH Taktis

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur. 
JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

JPU Bantah Pernyataan Nadiem Makarim Soal Hal Ini

Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.
KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

KPK Catat 96,24 Persen Pejabat Negara Telah Setor Laporan Harta Kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data terbaru mengenai kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. 
KNVB Resmi Larang 3 Pemain Timnas Indonesia Main di Liga Belanda, Maarten Paes Terbebas

KNVB Resmi Larang 3 Pemain Timnas Indonesia Main di Liga Belanda, Maarten Paes Terbebas

Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, melalui seorang juru bicara, melarang para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga Belanda untuk bermain. Namun, Maarten Paes tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Warga Bekasi dan Sekitar Siap-siap, Dedi Mulyadi Umumkan Apartemen Meikarta Akan Bisa Dicicil Mulai Rp1 Jutaan

Warga Bekasi dan Sekitar Siap-siap, Dedi Mulyadi Umumkan Apartemen Meikarta Akan Bisa Dicicil Mulai Rp1 Jutaan

​​​​​​​Dedi Mulyadi umumkan Apartemen Meikarta bisa dicicil mulai Rp1 jutaan. Warga Bekasi berpenghasilan UMK kini punya peluang miliki hunian yang layak.
Ucapan Jay Idzes Jadi Sorotan Media Bulgaria usai Timnas Indonesia Gagal Juara FIFA Series 2026

Ucapan Jay Idzes Jadi Sorotan Media Bulgaria usai Timnas Indonesia Gagal Juara FIFA Series 2026

Pernyataan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menjadi sorotan besar media Bulgaria usai kekalahan tipis skuad Garuda di final FIFA Series 2026. Seperti apa?
Selengkapnya

Viral