Maruarar Sirait Tancap Gas Bangun Rumah Rakyat, Tegas: Lahan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat semakin nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan langkah tegas untuk mengoptimalkan lahan negara demi pembangunan rumah rakyat, termasuk di kawasan strategis seperti bantaran rel kereta.

Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemanfaatan aset negara secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Negara Harus Hadir, Lahan untuk Rakyat

Dalam inspeksi di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Maruarar menyoroti banyaknya lahan milik negara, khususnya milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang saat ini dikuasai pihak lain.

Menurutnya, jika secara hukum lahan tersebut merupakan milik negara, maka tidak boleh ada pihak yang menghalangi pemanfaatannya untuk kepentingan publik.

Ia menegaskan bahwa pembangunan di kawasan tersebut bukan untuk kepentingan pengembang, melainkan sepenuhnya untuk rumah rakyat.

Baca Juga

Soal Gerakan Gentengisasi Presiden Prabowo: Menteri Ara Wajibkan Genteng UMKM Berstandar Mutu SNI

“Kalau ini milik negara dan punya kekuatan hukum, tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Pendekatan Persuasif, Utamakan Dialog

Meski bersikap tegas, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang saat ini menempati lahan negara.

Maruarar menyebut, tidak semua pihak yang menguasai lahan berasal dari kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat umum. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog menjadi langkah awal sebelum penataan dilakukan.

Dalam kunjungannya, Maruarar juga sempat berdialog dengan tokoh masyarakat, termasuk Hercules, yang menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan lahan kepada negara jika dibutuhkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terbuka untuk mendukung program strategis nasional.

Inventarisasi Lahan untuk Percepatan Program

Pemerintah kini tengah melakukan inventarisasi besar-besaran terhadap lahan negara yang tersebar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat realisasi program perumahan rakyat secara nasional.

Selain Jakarta, temuan serupa juga ditemukan di Bandung dan sejumlah kota lain, di mana lahan milik negara memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi hunian.

Maruarar menegaskan, seluruh lahan negara harus dimanfaatkan secara optimal sesuai arahan Presiden.

“Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Proyek Nyata: Rusun di Senen Mulai Dibangun

Komitmen tersebut tidak hanya sebatas wacana. Pemerintah telah memulai pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari solusi hunian bagi warga bantaran rel.

Tahap awal pembangunan mencakup:

• 324 unit hunian di kawasan Kramat, Senen

• Tambahan 500 unit yang disiapkan oleh KAI

• Total awal mencapai 824 unit rumah

Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan akan dilengkapi dengan skema sewa terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Insentif Besar untuk Masyarakat

Dalam upaya mendorong akses hunian, pemerintah juga memberikan berbagai insentif yang signifikan bagi masyarakat.

Beberapa di antaranya:

• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis

• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis

• Pembebasan biaya administrasi tertentu

Langkah ini menjadi bentuk nyata intervensi negara untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki atau mengakses hunian layak.

Penyaluran Tepat Sasaran Berbasis Data

Agar program ini tepat sasaran, pemerintah menggandeng Badan Pusat Statistik untuk menentukan penerima manfaat.

Fokus utama adalah masyarakat dalam kategori desil satu hingga empat, yakni kelompok berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan dukungan.

Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran.

Target Ambisius Perumahan 2026

Program perumahan rakyat pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah menargetkan renovasi hingga 400.000 rumah, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45.000 unit.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

“Harus Punya Nyali Urus Negara”

Maruarar juga menegaskan bahwa pengelolaan aset negara membutuhkan keberanian dan ketegasan.

Menurutnya, banyak lahan strategis di kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Medan yang harus segera dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

“Kita harus punya nyali untuk menegakkan kebenaran. Negara tidak boleh kalah,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah konkret yang telah berjalan, program rumah rakyat kini memasuki fase percepatan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap jengkal tanah negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. (nsp)