News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Rumah Rakyat

Prabowo Wujudkan Keadilan Sosial, Pemerintah Siap Renovasi 400 Ribu Rumah Rakyat Miskin

Prabowo Wujudkan Keadilan Sosial, Pemerintah Siap Renovasi 400 Ribu Rumah Rakyat Miskin

Pemerintah targetkan 400 ribu rumah direnovasi pada 2026. Program bedah rumah berbasis data BPS untuk pastikan tepat sasaran dan merata.
Maruarar Sirait Tancap Gas Bangun Rumah Rakyat, Tegas: Lahan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Maruarar Sirait Tancap Gas Bangun Rumah Rakyat, Tegas: Lahan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Maruarar Sirait tegas dorong pembangunan rumah rakyat di lahan negara. Program rusun dan insentif pemerintah dipercepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Meikarta Disiapkan Jadi Rusun Subsidi, Gubernur Jabar KDM Dukung Hunian Terjangkau untuk Warga

Meikarta Disiapkan Jadi Rusun Subsidi, Gubernur Jabar KDM Dukung Hunian Terjangkau untuk Warga

Pemprov Jabar mendukung Meikarta dijadikan rusun subsidi. Proyek ini menargetkan hunian terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah mulai 2026.
Pemerintah Siapkan Lahan Eks BLBI dan Aset Rampasan Negara untuk Rumah Rakyat

Pemerintah Siapkan Lahan Eks BLBI dan Aset Rampasan Negara untuk Rumah Rakyat

Pemerintah siapkan lahan eks BLBI dan aset rampasan negara untuk rumah rakyat. Program ini diharapkan jadi solusi backlog perumahan dan hunian murah.
Usai Rumah Dijarah Massa, Viral Ucapan Denny Sumargo Secara Terbuka Undang Ahmad Sahroni Bahas Demo: Kira-kira...

Usai Rumah Dijarah Massa, Viral Ucapan Denny Sumargo Secara Terbuka Undang Ahmad Sahroni Bahas Demo: Kira-kira...

Video geruduk Rumah Ahmad Sahroni itu juga tersebar dalam grup Whastapp. Salah satunya, dikutip dari Tiktok akun Cliper yang memperlihatkan hancurnya rumah anggota dewan itu.
Fahri Hamzah: Qatar Siap Bantu Pendanaan untuk 1 Juta Rumah Rakyat

Fahri Hamzah: Qatar Siap Bantu Pendanaan untuk 1 Juta Rumah Rakyat

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut, penandatanganan MoU antara Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Qatar pun akan dilakukan hari ini. 
Kementerian ATR/BPN Identifikasi 79 Ribu Hektare Lahan Berpotensi untuk Rumah Rakyat

Kementerian ATR/BPN Identifikasi 79 Ribu Hektare Lahan Berpotensi untuk Rumah Rakyat

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.
Bakal Wujudkan Cita-cita Presiden Prabowo, M Qodari Sumbang Lahan Miliknya di Palangka Raya

Bakal Wujudkan Cita-cita Presiden Prabowo, M Qodari Sumbang Lahan Miliknya di Palangka Raya

Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Tancap Gas! Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Bangun Perumahan Tanpa APBN di Bulan November

Tancap Gas! Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Bangun Perumahan Tanpa APBN di Bulan November

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengatakan akan membangun perumahan untuk rakyat tanpa melibatkan APBN.
Usai Sambangi Kejagung, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait Bakal ke KPK RI: Ada Apa?

Usai Sambangi Kejagung, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait Bakal ke KPK RI: Ada Apa?

Kepada awak media, Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengatakan akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI seusai menyambangi Kejaksaan Agung.
Akui Tujuan Tapera Baik, Anggota DPR RI Soroti Kekurangan Pemerintah: Masyarakat Tidak Ikhlas Uangnya Dipotong

Akui Tujuan Tapera Baik, Anggota DPR RI Soroti Kekurangan Pemerintah: Masyarakat Tidak Ikhlas Uangnya Dipotong

Anggota Komisi IX DPR RI mengatakan bahwa ide dasar Tapera yang diteken Presiden Jokowi sebenarnya mulia karena sesuai amanat konstitusi, tetapi ada kekurangan.
Menteri Sandiaga Uno Sebut Iuran Tapera Tidak Bisa Dipukul Rata ke Semua Pekerja dan Pengusaha: Memang Ini Pil Pahit

Menteri Sandiaga Uno Sebut Iuran Tapera Tidak Bisa Dipukul Rata ke Semua Pekerja dan Pengusaha: Memang Ini Pil Pahit

Menurut Menparekraf, skema iuran Tapera yang akan dipungut melalui pemotongan gaji tidak seharusnya dipukul rata berlaku bagi semua pekerja dan perusahaan.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

ebanyak 786 Personel Polri Siap Amankan PENAS XVII

ebanyak 786 Personel Polri Siap Amankan PENAS XVII

Sebanyak 786 personel Polri disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII yang akan berlangsung di Kabupaten Gorontalo pada 20-25 Juni 2026.
Kabar Baik, Pemerintah Bersiap Turunkan Harga BBM Non Subsidi

Kabar Baik, Pemerintah Bersiap Turunkan Harga BBM Non Subsidi

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi diantaranya jenis Pertamax.
Menpora Erick Thohir Buka Peluang Naturalisasi Atlet Cabor Selain Sepak Bola

Menpora Erick Thohir Buka Peluang Naturalisasi Atlet Cabor Selain Sepak Bola

Erick Thohir menyebut pemerintah membuka peluang naturalisasi bagi atlet dari seluruh cabang olahraga demi meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional.
Persija Tatap Era Baru, Lepas 3 Pemain Lokal Sekaligus

Persija Tatap Era Baru, Lepas 3 Pemain Lokal Sekaligus

Adalah Riko Simanjuntak, Alfriyanto Nico Saputro dan Hansamu Yama yang hengkang setelah kontrak dengan Persija selesai. 
Misteri Kematian Jance Zebua Belum Terpecahkan, Publik Kritisi Proses Penyidikan

Misteri Kematian Jance Zebua Belum Terpecahkan, Publik Kritisi Proses Penyidikan

Duka masih menyelimuti rumah keluarga Jance Zebua di Desa Hilinaa, Dusun 2, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (Sumut).
BAM DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum, Bahas Permasalahan Kawasan Hutan dan Konflik Agraria

BAM DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum, Bahas Permasalahan Kawasan Hutan dan Konflik Agraria

BAM DPR RI menggelar Rapat RDPU bersama para kepala desa dan perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kemuning, Indragiri Hilir, Riau.
Komnas HAM Sebut Program MBG Langgar HAM, DPR: Pernyataan Kontradiktif

Komnas HAM Sebut Program MBG Langgar HAM, DPR: Pernyataan Kontradiktif

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komnas HAM soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) terindikasi melanggar HAM adalah tidak tepat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT