Buntut 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Desak PBB Tekan Israel Bertanggungjawab

Jakarta, tvOnenews.com – Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia di Lebanon memantik desakan keras dari DPR agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak sekadar melakukan investigasi, tetapi juga menekan Israel untuk bertanggungjawab.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan insiden ini bukan sekadar kecelakaan di wilayah konflik, melainkan persoalan serius yang menyangkut kredibilitas sistem perlindungan pasukan penjaga perdamaian dunia.

“PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat 3 prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas,” kata Sukamta, Selasa (7/4/2026).

Diketahui, tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan misi di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Mereka adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.

Sukamta menilai, kematian prajurit Indonesia dalam misi PBB tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa. Ada tanggung jawab global yang dipertaruhkan.

Baca Juga

Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

“Termasuk tanggung jawab sistemik komunitas global dalam menjamin keselamatan pasukan yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

Ia memastikan Komisi I DPR akan mengawal langkah pemerintah dalam mendorong investigasi menyeluruh di bawah mekanisme PBB, agar tidak berhenti pada pernyataan diplomatik semata.

Desakan ini menguat setelah insiden serupa kembali terjadi. Tiga prajurit TNI dilaporkan terluka akibat serangan, dua di antaranya mengalami luka parah.

“Insiden yang terus berulang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita juga meminta TNI dan Pemerintah memastikan keselamatan prajurit yang terluka,” tegasnya.

Menurut Sukamta, posisi Indonesia dalam kasus ini sangat strategis. Selain sebagai korban, Indonesia juga merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia.

“Artinya, insiden ini menyangkut dua lapis kepentingan sekaligus, yakni terkait perlindungan terhadap prajurit nasional dan konsistensi tata kelola keamanan internasional bagi seluruh misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Ia mengingatkan, jika investigasi tidak menghasilkan akuntabilitas yang jelas, dampaknya bisa luas dan berbahaya bagi misi perdamaian global ke depan.

“Jika investigasi tidak menghasilkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka preseden yang terbentuk akan melemahkan posisi pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik ke depan,” imbuh Sukamta.