Bareskrim Polri Ungkap Kerugian Negara dalam Kasus BBM dan LPG Ilegal Sepanjang 2025-2026 Capai Rp1,2 Triliun
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kerugian negara akibat kasus BBM ilegal ataupun LPG ilegal sepanjang tahun 2025 hingga 2026, di seluruh wilayah Indonesia, mencapai Rp1,2 Triliun.
Hal ini disampaikan oleh Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin saat konferensi pers penegakan hukum BBM dan LPG subsidi ilegal, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Selasa (7/4/2026).
“Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200,” kata Nunung.
Sementara itu, Nunung memerinci jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200. Kemudian kerugian negara akibat penyalahgunaan LPG bersubsidi sekitar Rp749.294.400.000.
“Ini angka yang cukup signifikan, yang harusnya barang-barang subsidi ini bisa dimanfaatkan atau diterima oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi disalahgunakan,” jelasnya.
Kemudian Nunung mengungkapkan, tujuan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini, selain memberikan efek jera bagi pelaku, juga merupakan langkah pencegahan atau preventive agar tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi akibat dari semakin besarnya beban subsidi pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Dittipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, menuturkan, dalam penegakan hukum ini, sepanjang tahun 2025 hingga Januari-April 2026, pihaknya telah menetapkan sebanyak 672 tersangka.
“Yang pertama tahun 2025, Direktorat Tipidter Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sebanyak 568 TKP dengan 583 tersangka yang tersebar di 33 provinsi. Bisa dibayangkan betapa masifnya penyalahgunaan BBM ini, baik terjadi di Jawa ataupun di luar Jawa,” ungkap Irhamni.
“Adapun pengungkapan selama 2026 ini adalah 97 TKP dengan 89 tersangka. Bisa dilihat mungkin agak turun tetapi masih cukup tinggi tentunya,” lanjutnya.
Atas peristiwa ini para pelaku disangkakan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM ataupun LPG subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
“Penyidik juga akan menerapkan pasal TPPU yang mana dengan pasal pencucian uang ini diharapkan penyidik bisa mengejar seluruh hasil kejahatan baik yang ditempatkan, telah dibelanjakan ataupun ditempatkan di perbankan, apalagi di perbankan akan lebih mudah,” tutur Irhamni. (ars/rpi)
Load more