Tidak hanya Satu, Izin Tiga Kampus SMK IDN Bogor Bermasalah, DPRD Jabar Panggil Pihak Sekolah

Ia menegaskan, tahapan perizinan harus dimulai dari kepastian tata ruang, dilanjutkan dengan dokumen penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), IMB, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 

Namun hingga kini, Dedi mengatakan PBG SMK IDN belum dimiliki secara sah.

"Belum ada terbit PBG. belum ada isinya PBG. Sebenarnya sekolah yang di Jonggol itu sudah ada untuk kaitan perizinannya. Tapi PBG-nya kan Palsu. Nah, ini kan tadi konsekuensi hukum di sini," ucapnya.

Hal itu diperkuat Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, Yogi Gautama Jaelani, yang menyebut penghentian sementara izin merupakan langkah hukum yang sah.

"Jadi kami sudah lihat bahwa secara bukti dan fakta hukumnya bahwa ada ke kehilangan dasar legalitas dari dasar penerbitan perizinan. Seperti yaitu tidak adanya PBG dari pihak Kabupaten Bogor seperti itu," kata dia. 

Sementara Ketua Komite Sekolah Eko Prianto mengungkapkan, proses pengurusan PBG masih menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan.

Baca Juga

Gubernur Dedi Mulyadi Sindir Pemerintah soal Pajak usai Viral Pelayanan Samsat Soekarno-Hatta

"Mereka sudah mengurus PBG. Yang dari awal mungkin ada kekurangan, kita sudah lengkapi. Kita juga sudah ingin percepatan PBG. Syukur-syukur April izin itu terbit. Kalau April ini tidak kelar, akan ada efek di bulan Mei itu. Nanti mungkin kita tidak akan mendapatkan ijazah IDN, ijazah yang selama ini kita banggakan, dengan kualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain," terangnya. (muu)