Rapat RUU Perampasan Aset Memanas, Chandra Hamzah Ingatkan: Jangan Ujug-ujug Rampas Tanpa Delik
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI memanas. Mantan Pimpinan KPK, Chandra Hamzah, melontarkan kritik tajam dengan mengingatkan agar beleid tersebut tidak disusun secara serampangan hingga berpotensi melanggar prinsip dasar hukum.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Chandra menegaskan bahwa perampasan aset tidak boleh dilakukan tanpa dasar tindak pidana yang jelas.
“Jangan ujug-ujug aset orang dirampas tetapi tidak ada deliknya, tidak ada offense-nya, tidak ada kriminalnya,” tegas Chandra, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, hak kepemilikan merupakan prinsip yang diakui secara internasional, sehingga negara tidak bisa sembarangan merampas aset warga tanpa dasar hukum yang kuat.
Ia juga mempertanyakan cakupan penerapan aturan tersebut. Chandra mengingatkan agar RUU ini tidak diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana, terutama yang tidak berkaitan dengan kepentingan negara.
“Apakah setiap tindak pidana harus diikuti dengan perampasan aset? Jangan sampai kemudian ada orang mencuri kakao perampasan aset,” ujarnya.
Chandra menegaskan, esensi utama perampasan aset adalah untuk menyelamatkan aset negara, bukan untuk mencampuri sengketa antarindividu.
“Esensi perampasan aset kita perlu rumuskan, ini menyelamatkan aset negara,” katanya.
Lebih jauh, Chandra juga mengingatkan DPR agar tidak salah kaprah dalam merumuskan konsep hukum dalam RUU tersebut, terutama terkait ranah hukum yang digunakan.
Ia menyoroti draf RUU yang menyebut perampasan aset dilakukan melalui jalur perdata. Menurutnya, hal ini justru berpotensi memperlambat proses.
“Kalau lewat perdata berarti ada banding, ada kasasi, ada PK pula. Ini bukan rezim hukum pidana,” jelasnya.
Chandra menilai, jika menggunakan jalur perdata, maka istilah “perampasan aset” menjadi tidak tepat karena secara konsep berada di ranah hukum publik.
Harus Ada Tindak Pidana Lebih Dulu
Mengacu pada praktik internasional, Chandra menegaskan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based) tetap harus berangkat dari adanya tindak pidana.
“Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujug-ujug perampasan aset tanpa asal-usul muncul,” tegasnya.
Ia membandingkan dengan tindak pidana pencucian uang yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kejahatan asal (predicate crime).
Chandra juga mengingatkan agar perampasan aset difokuskan pada kejahatan serius, seperti korupsi dan kejahatan terorganisir lintas negara.
“Tidak semua tindak pidana harus ada perampasan aset,” ujarnya.
Ia bahkan menyinggung hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik mendukung perampasan aset untuk kasus korupsi.
“Saya pernah melakukan survei di atas 90 persen menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Menurutnya, korupsi erat kaitannya dengan pejabat publik atau public exposed person (PEP), sehingga kebijakan ini harus diarahkan ke sektor tersebut.
“Korupsi hanya bisa dilakukan oleh PEPs, Public Exposed Person. Tidak ada korupsi yang dilakukan oleh pedagang pecel lele,” sindirnya.
Jangan Jadi Alat Serampangan
Chandra menegaskan bahwa tujuan hukum bukan semata-mata untuk mengembalikan aset atau menutup defisit anggaran negara, melainkan menjaga keadilan dan keseimbangan.
“Tujuan hukum itu bukan masalah pengembalian aset. Tujuan hukum itu adalah kedamaian hidup antar pribadi. Bukan untuk nutupin APBN,” pungkasnya.
DPR Minta Pendalaman
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta agar pembahasan RUU ini tidak terburu-buru dan perlu pendalaman lebih lanjut agar tidak menimbulkan polemik di publik.
“Pak Candra ini menarik ini edukasi tentang situasi RUU ini penting. Kan kita nggak mau nih ntar viral lagi-lagi gitu,” kata Sahroni.
Ia juga membuka ruang diskusi lanjutan agar substansi RUU Perampasan Aset benar-benar matang sebelum disahkan.
“Supaya ini memberikan satu semangat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini punya mutu,” ujarnya. (rpi/
Load more