Wamenhaj Dahnil Anzar Ungkap Skema War Tiket Haji, Bayar Penuh Bisa Berangkat Tanpa Antre

Jika jumlah jamaah meningkat hingga 500 ribu orang, kebutuhan dana diproyeksikan melampaui Rp40 triliun.

“Jumlah sebesar itu kemungkinan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh keuangan haji yang ada saat ini (dikelola BPKH),” kata Wamenhaj Dahnil.

Untuk mengurangi tekanan pembiayaan tersebut, skema war ticket dinilai menjadi salah satu alternatif, sekaligus diharapkan mampu memangkas antrean haji di Indonesia.

Ke depan, tambahan kuota itu akan dikelola melalui sistem yang dirancang transparan dan akuntabel oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Jamaah yang telah memenuhi syarat istitaah, baik dari sisi finansial, kesehatan fisik, maupun kesiapan mental, dapat langsung memanfaatkan kuota tersebut tanpa harus menunggu lama.

Berbeda dengan haji reguler, skema ini tidak melibatkan subsidi dari nilai manfaat dana kelolaan haji. Seluruh biaya dibebankan kepada jamaah sesuai biaya riil yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan Haji, Kemenhaj dan Fk KBIHU Jatim Gelar Sertifikasi Profesional untuk Pembimbing Haji

“Semua dibayar penuh oleh jamaah, tanpa nilai manfaat seperti pada skema reguler,” ujar Wamenhaj Dahnil.

Di sisi lain, jamaah yang sudah terdaftar dalam antrean reguler juga tetap memiliki opsi beralih ke skema war ticket.

Namun, mereka tetap wajib membayar biaya penuh tanpa subsidi dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (rpi)