Ambisi Besar Dedi Mulyadi: Sulap Wajah Gedung Sate Habiskan Rp15 Miliar Demi "Aura Kewibawaan" Pusat Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) telah memulai proyek revitalisasi plaza bagian depan Gedung Sate dengan alokasi anggaran mencapai Rp15 miliar. 

Langkah ini diambil sejalan dengan visi Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin mengintegrasikan halaman pusat pemerintahan tersebut dengan Lapangan Gasibu.

Berdasarkan situasi di lokasi pada Senin (13/4) ini, pengerjaan fisik sudah mulai terlihat. 

Area taman hijau yang selama ini menghias bagian depan mulai dibersihkan, sementara ubin serta batu alam di area plaza dibongkar guna memberikan ruang bagi area lapangan upacara yang baru.

Data dari Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa pengerjaan ini dijadwalkan berlangsung sejak 8 April hingga 6 Agustus 2026. 

Fokus proyek tidak hanya pada lapangan upacara, tetapi juga penataan jalur pedestrian serta penambahan elemen publik yang menonjolkan identitas kebudayaan Jawa Barat.

Baca Juga

Bareskrim Polri Bongkar Pabrik dan Gudang Produksi Kosmetik Ilegal di Bogor, Pemilik Hingga Kurir Ditangkap

Secara teknis, proyek seluas 14.642 meter persegi ini akan menyatukan tiga titik utama, yakni Plaza Gedung Sate, koridor Jalan Diponegoro, hingga Lapangan Gasibu dalam satu sumbu yang terintegrasi. 

Dengan anggaran yang telah ditenderkan pada Maret 2026 lalu, pemerintah berupaya melakukan efisiensi guna menegaskan kembali peran Gedung Sate sebagai titik pusat (center point) Jawa Barat yang selama ini dianggap tertutup oleh bangunan tinggi di sekitarnya.

Namun, renovasi ini sempat memunculkan pertanyaan publik terkait nasib Batu Prasasti Sapta Taruna yang merupakan simbol bersejarah Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Mas Adi Komar, memastikan bahwa seluruh pengerjaan akan dilakukan secara terukur. 

"Penataan direncanakan dilaksanakan pada 8 April 2026 - 6 Agustus 2026. Penataan ini akan dilakukan secara sistematis dan transparan. (Untuk prasasti) akan ada penataan," terangnya secara tertulis di Bandung.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan estetika, melainkan hasil kajian teknokratis untuk kemanfaatan publik yang lebih luas.

"Ini arahan pak gubernur dan tentu didasarkan pada kajian teknokratis, dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar," ujar Herman. 

Ia menambahkan bahwa kawasan ini nantinya akan menjadi ruang publik yang mampu memperkuat fungsi simbolis pemerintahan di Jawa Barat.