DPR Minta Evaluasi Total Mudik Lebaran, Soroti Kantung Parkir di Pelabuhan hingga Perbaikan Jalan

Jakarta, tvOnenews.com – DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. 

Sorotan utama diarahkan pada kepadatan di pelabuhan penyeberangan dan perbaikan jalan yang dinilai masih jadi masalah berulang.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Di awal, ia tetap mengapresiasi kinerja pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Basarnas, BMKG hingga Korlantas Polri. 

Menurutnya, mudik tahun ini menunjukkan hasil positif, terutama dari sisi keselamatan.

“Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berterima kasih. Hasilnya terlihat jelas, angka kecelakaan menurun. Ini capaian yang patut diapresiasi,” ucap Hamka, Selasa (14/4/2026). 

Baca Juga

Komisi III DPR RI Puji Transparansi Polri, Pemuda Timur: Itu Realitas

Namun, Hamka mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah abai. Ia menyoroti persoalan klasik yang masih muncul, khususnya antrean panjang di pelabuhan seperti Gilimanuk, Ketapang, dan Merak.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya buffer zone atau kantong parkir sebelum kendaraan masuk pelabuhan.

“Jangan sampai jalan raya dijadikan tempat penampungan kendaraan. Pelabuhan penyeberangan itu harus didukung buffer zone yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas umum,” tegasnya.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi tata kelola pelabuhan penyeberangan, termasuk kejelasan kewenangan antar direktorat agar tidak tumpang tindih.

Selain pelabuhan, Hamka turut menyoroti perbaikan jalan yang kerap dilakukan mendekati masa mudik. Menurutnya, hal itu justru mengganggu arus lalu lintas yang sudah diatur melalui berbagai skema rekayasa.

“Perbaikan jalan harus dilakukan jauh hari sebelum masa mudik. Jangan mendekati hari raya, karena itu justru menghambat pergerakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sarana keselamatan lalu lintas, seperti pembatas jalan yang dilengkapi lampu, terutama untuk mendukung rekayasa arus di malam hari.

Hamka mengingatkan, setiap kebijakan seperti contraflow maupun pengaturan arus tetap memiliki risiko, sehingga perlu diimbangi dengan mitigasi yang maksimal.

Di akhir, ia kembali mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk Basarnas dan BMKG yang dinilai sigap di lapangan.