Dedi Mulyadi Siapkan Regulasi Perketat Medsos di Jabar, Curhat Sering 'Kecolongan' Saat Anak Pakai HP

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menindaklanjuti PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu memastikan akan menyiapkan regulasi teknis di tingkat daerah sebagai bentuk penguatan perlindungan anak di ruang digital.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi dukungan terhadap langkah pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak yang belum cukup umur.

"Jabar akan buat turunannya. Anak-anak di bawah usia dewasa tidak dulu melakukan transaksi hubungan yang bersifat bermedia sosial, apalagi memiliki akun sendiri. Terlebih Jawa Barat sendiri sudah lama meminta anak sekolah tidak boleh bawa HP ke sekolah," kata Dedi Mulyadi, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurut KDM, persoalan penggunaan ponsel atau gadget pada anak kini sudah menjadi tantangan sosial yang tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai banyak orang tua terlalu dini mengenalkan perangkat digital dan media sosial kepada anak, sehingga memengaruhi proses tumbuh kembang mereka.

Fenomena “anak gadget”, kata dia, bukan hanya berdampak pada kebiasaan sehari-hari, tetapi juga bisa mengganggu keseimbangan perkembangan kemampuan berpikir dan emosi.

Baca Juga

KDM Sampai Minta Maaf hingga Mengaku Salah kepada Orang Tua Soal Siswa yang Marah Akibat SPBM Jabar Kacau

"Salah satu problem dari masyarakat Indonesia saat ini adalah anak-anak. Bayangin saja, seorang ibu sejak kecil sudah memberikan media sosial pada anak-anaknya. Ibu memilih anak-anaknya anteng dengan HP-nya dibanding dengan mengasuh dengan tangan dan hatinya," ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pola asuh keluarga dalam membangun keseimbangan fungsi otak kiri dan kanan anak. Ketergantungan berlebihan pada gadget disebut berpotensi menghambat proses tersebut.

Meski demikian, Dedi Mulyadi mengakui implementasi kebijakan ini di lapangan tidak akan mudah. Kebiasaan anak menggunakan ponsel sudah telanjur menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, bahkan di lingkungan rumah.

Ia pun mencontohkan pengalaman pribadinya saat mengawasi anak agar tidak diam-diam memakai ponsel.

"Ni Hyang itu kalau tidak saya ribut tiap hari, itu masih nyuri-nyuri loh pakai HP. Karena yang mengasuhnya kadang-kadang memberikan. Karenanya perlu didukung kebijakan ini dan perlu kesadaran dari kita," tuturnya.

PP Tunas sendiri resmi berlaku sejak 28 Maret 2026. Regulasi ini mengatur pembatasan akses anak terhadap sejumlah layanan digital guna mencegah paparan risiko di internet, termasuk konten yang tidak sesuai usia.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut sebagian besar platform digital mulai menjalankan tahap awal kepatuhan terhadap aturan tersebut. Dari delapan platform yang dipantau, enam di antaranya sudah masuk fase implementasi awal.

Komdigi juga memberi waktu tiga bulan bagi platform yang belum patuh untuk menyerahkan hasil penilaian mandiri terkait risiko layanan dan produknya bagi anak. (ant/nba)