Bahlil Blak-blakan Puji Kecerdasan Gubernur Malut Sherly Tjoanda: Harusnya Setara Jabatan Kualitas Menteri

Ia tidak menyangka Sherly sudah memikirkan hal itu. Bukan tanpa alasan, Sherly bertujuan agar ketiga aspek tersebut berjalan lancar di Provinsi Malut.

Bahlil pun membandingkan pemikiran Sherly dengannya, terkhusus saat ia menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2021-2024.

Bagi Bahlil, gaya pemikiran dan kecerdasan Sherly tidak boleh dianggap sembarangan. 

"Itu mirip-mirip pikiran Menteri Investasi. Jadi, tadi saya sedang melihat kok sama waktu saya menjadi Menteri Investasi berpidatonya sama Ibu Sherly," katanya.

Meski begitu, Bahlil berkelakar kepada Sherly Tjoanda. Dalam imbuhannya, ia melobi secara halus agar Gubernur Malut tersebut diharapkan bisa masuk ke Partai Golkar.

"Tapi tergantung Bu, kalau menterinya itu harus ada Partai Politik yang mendorong-dorong. Tinggal Ibu bisa lihat mana partai masa lalu, mana partai masa sekarang, dan mana partai masa depan," kelakar Bahlil.

Baca Juga

Ternyata Benda Ini yang Bikin Ikan Makin Langka, Nelayan Malut Curhat ke Gubernur Malut Sherly Tjoanda soal Rumpon Ilegal

Sementara, dalam forum tersebut, Sherly Tjoanda menyampaikan pesan penting. Ia menjelaskan bahwa, Malut sebagai provinsi yang dikenal memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 34 persen.

Sayangnya Sherly merasa resah di tengah pertumbuhan ini, terdapat kebijakan pemotongan anggaran kurang lebih 60 persen dari total Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurutnya, program ini sangat berdampak pada kondisi Malut yang kini masih membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan. Berdasarkan hasil blusukan di lapangan, pembangunan belum terjadi secara merata.

"Kalau kita turun ke daerah, masih banyak warga belum memiliki rumah layak, belum punya kamar mandi, anak muda tidak bisa kuliah. Masyarakatnya belum sejahtera, dalam arti yang sesungguhnya," jelas Sherly.

Sherly berharap kepada Bahlil. Kebijakan program ini sebaiknya ditunda guna tidak mengganggu program yang dijalankan Pemprov Malut.

"Oleh karena itu, mohon di tahun 2027, mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan kiranya DBH kalau bisa jangan dipotong," harap dia.

(hap)