Daripada Jual Naming Rights Halte ke Parpol, PSI Lebih Setuju Pemprov Jakarta Obral Lapak Dagang
- Dokumentasi DPRD Jakarta
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PSI, Kevin Wu menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjual naming rights halte ke partai politik kurang tepat.
Dia menjelaskan, lebih sepakat apabila Pemprov Jakarta secara masif menawarkan penyewaan lapak-lapak di halte maupun stasiun untuk menambah pemasukan.
“Sekarang di banyak halte-halte bus dan stasiun-stasiun ada juga lapak-lapak yang bisa disewakan,” ujar Kevin kepada wartawan, Rabu (15/4).
“Ini yang harus dikembangkan. Bagaimana caranya kemudian Pemprov DKI menarik lebih banyak lagi tenant-tenant masuk ke dalam,” lanjutnya.
Nantinya, Pemprov Jakarta dapat mengatur lokasi tenant agar tidak mengganggu jalan keluar masuk penumpang.
Tak hanya itu, Kevin menyebut Pemprov Jakarta juga dapat menawarkan perusahaan swasta untuk memasang iklan di halte dan stasiun milik Pemprov.
“Jadi, ini semua memperlihatkan bahwa ada alternatif untuk menambah PAD Jakarta di sektor transportasi publik tanpa menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat,” jelas Kevin. (saa/dpi)
Load more