Bupati dan Wali Kota OTT KPK, Emil Dardak Buka Upaya ‘Perang Sistemik’ Lawan Korupsi di Jawa Timur

Nganjuk, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai merumuskan langkah pembenahan menyeluruh untuk menutup celah praktik korupsi di daerah, menyusul rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan, pembenahan tidak hanya dilakukan di level administratif, tetapi juga menyasar pola dan modus baru korupsi yang terus berkembang.

Pemprov Jawa Timur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dari sisi pencegahan.

“Justru itu, kita kan lagi mempelajari bagaimana dengan misalnya mohon maaf kalau ini kan penegak hukum dengan KPK misalnya begitu ya, ya tentu KPK kebetulan juga memberikan pendampingan dari sisi Deputi Pencegahan,” ujar Emil di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan pemberantasan korupsi harus berjalan dalam dua jalur sekaligus yakni penindakan dan pencegahan. Pencegahan menjadi kunci untuk mengantisipasi munculnya celah baru yang dimanfaatkan pelaku.

“Ya, ada urusannya pencegahan jalan sendiri, penindakan jalan sendiri, tapi dalam hal ini pencegahan tentu bisa juga memberikan kepada kami bagaimana cara untuk menghindari modus tersebut terjadi dan kemudian tidak ada ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi tersebut,” tegas dia.

Baca Juga

Dua Anggota DPRD Banyumas Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi di Unsoed

Emil mengakui, dinamika modus korupsi yang semakin kompleks menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif. Oleh keranya, setiap kasus yang terungkap justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem.

“Jadi kita sekali lagi sangat prihatin dan ini perlu menjadi satu momentum untuk kita melakukan pembenahan lebih lanjut,” ujar Emil.

“Karena ada yang mengatakan bahwa oh, cara atau modus ya orang menyebutnya itu semakin banyak dan berbeda-beda, jadi itu yang kemudian akan menjadi feedback untuk membuat sistem menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya.

Selama beberapa waktu terakhir, tiga kepala daerah di Jawa Timur terseret kasus OTT. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo diamankan bersama sejumlah pejabat daerah.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan dana CSR. Sementara itu, Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko tersandung perkara suap jual-beli jabatan dan proyek pembangunan rumah sakit.

Rangkaian kasus ini mempertegas bahwa korupsi tidak lagi sekadar persoalan individu, melainkan tantangan sistemik yang menuntut respons struktural.

Pemprov Jawa Timur kini menempatkan pencegahan berbasis pembelajaran kasus sebagai strategi utama, dengan harapan setiap celah yang pernah dimanfaatkan dapat ditutup rapat di masa mendatang. (agr/iwh)