Ketua DPR RI Kritik Keras Kartu Nusuk Haji yang Tertahan di Bea Cukai
- Kemenag
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti polemik visa dan kartu nusuk haji yang masih bermasalah menjelang keberangkatan ibadah haji.
Ia mengingatkan pemerintah agar persoalan teknis tidak sampai mengorbankan hak jemaah.
“Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari seluruh jemaah haji itu tertunda hanya karena hal-hal teknis,” tegas Puan di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, situasi ini tidak bisa dianggap sepele. DPR, kata dia, siap turun tangan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut dan berdampak pada keberangkatan jemaah.
“Jadi DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi dan mengevaluasi dan bekerja sama jangan sampai jemaah haji kemudian terlantar, tertunda, dan tidak bisa berangkat,” ujarnya.
Puan juga menekankan pentingnya koordinasi seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga stakeholder teknis di lapangan.
Ia meminta semua pihak bekerja maksimal agar tidak ada calon jemaah yang dirugikan.
“Karenanya di stakeholder yang terkait, apakah itu di pemerintah, tentu saja harus melakukan semua hal-hal yang harus dilakukan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah memastikan, kartu Nusuk untuk jemaah Haji 2026 sudah sampai di Indonesia.
Namun, Mochamad Irfan Yusuf Menteri Haji dan Umrah mengatakan, kartu tersebut masih tertahan di Bea Cukai.
Padahal Nusuk adalah identitas resmi digital, yang berbentuk kartu fisik, dan wajib dibawa jemaah haji tahun 2026 ke Arab Saudi.
“Kartu Nusuk kemarin kita sudah panggil dari dua Syarikah yaitu Syarikah Dhuyuf Al-Bayt dan Mashariq. Tapi sampai pagi ini, yang Syarikah dari Duyuf Al-Bayt sudah melaporkan bahwa Kartu Nusuk sudah tiba di Indonesia, Sabtu yang lalu, tapi belum keluar dari Bea Cukai,” kata Irfan Yusuf saat Konferensi Pers Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/4/2026).
Menhaj mengatakan, pihaknya akan berusaha mengeluarkan kartu tersebut dari Bea Cukai, dan berharap kartu sudah dipegang jamaah sejak masih di Embarkasi Indonesia. Di mana total ada 16 Embarkasi di Indonesia, dengan Embarkasi baru di Cipondoh dan Yogyakarta.
Load more