Pemprov DKI Siapkan Rp253,6 Miliar untuk Sekolah Swasta Gratis, Sasar 23 Ribu Siswa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah guna menjalankan program sekolah swasta tanpa biaya pada tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan bahwa total dana yang disiapkan mencapai Rp253.625.139.600 untuk mendukung operasional program tersebut.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Jumlah sekolah yang terlibat dalam program ini juga bertambah signifikan. Tahun ini, terdapat tambahan 63 sekolah swasta sehingga total keseluruhan menjadi 103 sekolah yang akan digratiskan.

Program tersebut diperkirakan menjangkau hingga 23.694 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.

Nahdiana menegaskan bahwa penentuan sekolah peserta program dilakukan melalui proses seleksi ketat. Setiap satuan pendidikan harus memenuhi sejumlah kriteria administratif dan teknis sebelum dapat bergabung.

Baca Juga

Keras! Pramono Larang Campur Tangan Politik di Kursi Direksi BUMD DKI

Beberapa syarat yang diwajibkan antara lain memiliki izin operasional resmi, terdaftar dalam sistem data pendidikan nasional, serta secara rutin melaporkan kondisi sekolah sesuai data aktual.

Selain itu, sekolah juga harus telah memperoleh akreditasi dari lembaga berwenang dan secara konsisten menerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir.

Kriteria lain mencakup kesiapan mengikuti skema pendanaan sesuai peraturan gubernur, serta memiliki rekening resmi atas nama satuan pendidikan.

Dari sisi akademik, sekolah diwajibkan menjalankan kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan tanpa jeda antar jenjang. Hal ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan.

Lebih lanjut, Pemprov DKI memprioritaskan sekolah swasta yang berada di wilayah kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah yang masih terbatas fasilitas pendidikannya. (ant/nba)