PDIP Sentil Represi Kritik hingga Seret Isu Palestina di Peringatan KAA, Hasto: Kritik ke Pemerintah Malah Dipolisikan

Jakarta, tvOnenews.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melontarkan kritik tajam soal kondisi demokrasi dalam negeri saat memperingati 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). 

Ia menyinggung praktik pelaporan terhadap kritik masyarakat hingga menilai Indonesia mulai gamang dalam politik luar negeri.

Hasto menegaskan semangat KAA sebagai narasi pembebasan bangsa tertindas seharusnya tercermin dalam praktik bernegara saat ini.

“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” tegas Hasto dalam sambutannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). 

Ia menilai, kritik terhadap pemerintah tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan bentuk kecintaan terhadap negara.

“Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini,” lanjutnya.

Baca Juga

Peringatan 71 Tahun KAA, PDIP: Bela Palestina Bukan Sikap Politik Sesaat, Tapi Mandat Sejarah

Tak hanya menyoroti situasi domestik, Hasto juga mengingatkan posisi historis Indonesia sebagai pelopor keadilan global sejak KAA 1955. 

Ia menyebut, Indonesia seharusnya tetap konsisten membela bangsa-bangsa tertindas, termasuk Palestina.

“Maka Saudara-saudara sekalian, inilah mengapa kita harus konsisten memperjuangkan Palestina,” ujarnya.

Menurut Hasto, semangat KAA yang digagas Soekarno tidak hanya relevan dalam konteks global, tetapi juga harus diterapkan di dalam negeri, terutama dalam menjaga kebebasan berpendapat.

Ia bahkan menyinggung adanya keterputusan sejarah yang membuat arah politik Indonesia kehilangan pijakan ideologis.

“Sehingga rasanya di dalam menghadapi pertarungan geopolitik saat ini, kita menjadi bangsa yang begitu gamang di dalam politik luar negeri bebas aktif kita,” kata Hasto.

Lebih jauh, ia juga menyinggung warisan pemerintahan Soeharto yang dinilai menjauhkan bangsa dari pemikiran asli pendiri negara.

“Selama Orde Baru, pemerintahan rezim Soeharto menjauhkan kita dari sejarah yang benar, seluruh konsepsi tentang Indonesia merdeka,” ujarnya.

Dalam forum itu, Hasto juga menekankan pentingnya kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi.

“The freedom of speech, freedom to organize the people, freedom of press dan sebagainya termasuk berjalannya fungsi-fungsi DPR RI sebagai check and balances di dalam konstruksi sistem politik kita, semua harus kita perjuangkan,” katanya.