Peringatan 71 Tahun KAA, PDIP: Bela Palestina Bukan Sikap Politik Sesaat, Tapi Mandat Sejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik sesaat, melainkan mandat konstitusi dan hukum internasional yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

Hal itu disampaikan Hasto saat membuka seminar nasional bertema relevansi Gerakan Asia Afrika di tengah krisis geopolitik global, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Ia mengingatkan, pada KAA 1955 sebanyak 29 pemimpin negara menyepakati komunike politik yang secara tegas mendukung hak bangsa Arab atas Palestina. 

Menurutnya, dokumen itu menjadi tonggak penting keberanian negara-negara Asia-Afrika dalam memperjuangkan keadilan tanpa intervensi kekuatan Barat.

“Dalam komunike KAA, sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai. Inilah hukum internasional yang kita ciptakan sendiri melalui Semangat Bandung,” ujar Hasto.

Hasto menilai Indonesia memiliki posisi historis sebagai “mercusuar keadilan” yang harus konsisten membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penindasan antarbangsa.

Baca Juga

Indonesia Ekspor Beras ke Arab Saudi dan Salurkan Bantuan ke Palestina, Bukti Produksi Kuat dan Stok Nasional Aman

Ia juga menyoroti kondisi geopolitik global yang dinilai semakin anarkis. Tanpa pijakan sejarah yang kuat, kata dia, arah politik luar negeri Indonesia berpotensi kehilangan arah.

“Sehingga rasanya di dalam menghadapi pertarungan geopolitik saat ini, kita menjadi bangsa yang begitu gamang di dalam politik luar negeri bebas aktif kita,” ucapnya.

Lebih jauh, Hasto menekankan pentingnya menghidupkan kembali narasi pembebasan sebagai inti politik luar negeri Indonesia. 

Ia menyebut konsep geopolitik Soekarno yang ia istilahkan sebagai Progressive Geopolitical Co-existence masih relevan untuk meredam konflik global.

Menurutnya, konsep tersebut menekankan koeksistensi damai yang tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial dunia.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengapresiasi kehadiran sejumlah tokoh dan akademisi yang turut membedah kembali pemikiran Bung Karno. 

Ia menegaskan bahwa sejarah harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Ia turut menyinggung peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dinilai konsisten membawa semangat KAA dalam berbagai forum internasional.