Kemelu Diminta Bentuk Unit Khusus untuk Perjelas Arah Diplomasi RI, DPR: Agar Tak Terjebak Rivalitas Global
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membentuk unit khusus yang bertugas menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di tingkat global.
Menurut dia, arah diplomasi Indonesia mulai menjadi sorotan di dunia internasional, terutama setelah keputusan bergabung dengan blok ekonomi BRICS.
Ia menyebut pertanyaan terkait hal itu sempat disampaikan oleh delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda dalam pertemuan dengannya.
"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," kata Utut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS semata untuk memperluas peluang ekonomi, bukan sebagai bentuk keberpihakan politik.
Untuk mencegah munculnya persepsi negatif, keberadaan unit khusus di Kemlu dinilai penting guna memberikan penjelasan yang konsisten kepada publik internasional.
"Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain," kata dia.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membawa komitmen investasi hingga Rp800 triliun melalui berbagai kunjungan luar negeri.
Ia juga menilai langkah Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development pada awal 2025 sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan kekuatan global.
Meski demikian, Utut mengakui bahwa parlemen memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi terkait diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah.
"Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyikapi dinamika global.
Ia menilai karakter konflik modern telah berkembang menjadi “perang total” yang mencakup aspek politik, ekonomi, militer, hingga informasi.
Menurut dia, posisi Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara menuntut kebijakan luar negeri yang seimbang.
"Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global," kata Hasanuddin. (ant/rpi)
Load more