Kepala BGN Sebut Aplikasi Jaga Desa Pacu Keseriusan SPPG Kelola Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

Melalui kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung, sebuah sistem digital bernama aplikasi "Jaga Desa" resmi dikerahkan untuk memantau MBG yang sampai ke tangan masyarakat, sekaligus memastikan anggaran negara terserap dengan benar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hadirnya inovasi digital yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) ini akan memaksa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bekerja secara maksimal dan jujur.

"Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini menambah pengawasan tersebut, sehingga saya kira ini akan membuat seluruh mitra kami, seluruh SPPG kami, akan semakin serius mengurus program makan bergizi; akan semakin berkualitas, semakin akuntabel," ujar Dadan di Jakarta, Minggu (19/4).

Urusan duit memang menjadi perhatian utama. Dadan membeberkan bahwa sekitar 93 persen anggaran MBG langsung dialokasikan ke virtual account milik SPPG yang tersebar hingga ke pelosok desa. 

Dengan keterlibatan jaksa secara digital, celah penyelewengan dana rakyat diharapkan bisa tertutup rapat.

Baca Juga

Program Jaga Desa Jadi Alat Monitor Transparansi dan Pembangunan Wilayah

"Dengan kerja sama BGN dengan Kejaksaan Agung, saya kira pengawasan terkait dengan pemanfaatan dana di virtual account di setiap SPPG akan semakin intens," tambah Dadan.

Sistem pengawasan ini berlapis-lapis. Selain diawasi oleh deputi internal BGN, inspektorat, BPKP, dan masyarakat luas, kini Kejaksaan Agung ikut pasang mata secara langsung.

"Jadi, selain ada deputi pemantauan pengawasan, ada inspektorat, masyarakat memantau, sekarang ada tambahan, selain BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga dari Kejaksaan Agung," tuturnya.

Tak hanya soal angka di atas kertas, aplikasi ini juga menyasar kualitas makanan. Setiap hari, SPPG diwajibkan memberikan laporan visual dan rincian nutrisi dari menu yang mereka sajikan. 

Bahkan, sistem umpan balik dari warga sedang disiapkan untuk menilai kecepatan dan rasa makanan.

"Selama ini memang setiap SPPG sudah diwajibkan untuk meng-upload (unggah) seluruh menu yang dihasilkan setiap hari, dengan penjelasan angka kecukupan gizi dan juga harga; dan kepada seluruh penerima manfaat, sekarang juga sedang disiapkan terkait dengan feedback (umpan balik) untuk hal yang dilayani, baik dari kecepatan waktu maupun dari kualitas menu," jelas Dadan.

Di sisi lain, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan bahwa keterlibatan institusinya adalah bentuk komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih. 

Ia ingin memastikan tidak ada oknum yang berani "bermain" dengan program strategis ini.

"Program ini merupakan suatu wujud nyata dari komitmen kami, Kejaksaan, untuk terus mengawal dan memberikan suatu arahan kepada seluruh pemerintahan yang ada di desa dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum," tegas Burhanuddin.

Melalui sinergi ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak gizi nyata bagi anak-anak bangsa tanpa dikotori oleh praktik korupsi. (ant/dpi)