Respons 'Menohok' DPR RI Soal Fenomena Kritik Pemerintah Berujung Dipolisikan

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani merespons fenomena kritik terhadap pemerintah yang berujung pada pelaporan ke polisi.

Menurut Puan, penegakan hukum harus tetap berjalan adil. Namun etika dalam menyampaikan kritik juga tidak boleh diabaikan.

Ia menilai, relasi antara pihak yang mengkritik dan yang dikritik harus dibangun di atas prinsip saling menghormati.

Kritik, kata Puan, seharusnya disampaikan secara santun dan konstruktif agar bisa diterima dengan baik.

“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun. Jadi memang saling menghormati, saling menghargai, harus dilakukan dalam dua posisi. Artinya yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik, yang diberi kritiknya juga akan tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun,” tutur Puan, Selasa (21/4/2026).

Seperti diketahui, fenomena pelaporan polisi terhadap kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto kian nyata dan tidak lagi sebatas wacana.

Baca Juga

Sah! DPR RI Berikan Rekomendasi Naturalisasi pada Dua Calon Pemain Timnas Indonesia Luke Vickery dan Mitchell Baker

Sejumlah kasus yang melibatkan akademisi dan pengamat publik menunjukkan adanya kecenderungan kritik dibawa ke ranah hukum, alih-alih dijawab melalui perdebatan terbuka.

Salah satu kasus menimpa Saiful Mujani yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada April 2026.

Pernyataan yang ia sampaikan sebagai bagian dari analisis politik justru dipersoalkan dan dianggap mendorong delegitimasi pemerintah.

Hal serupa dialami Feri Amsari. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengkritik kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan. Kritik yang semestinya menjadi bagian dari ruang diskusi publik justru berujung proses hukum.

Kasus lain juga menjerat Ubedilah Badrun. Ia dilaporkan setelah menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan nasional, yang kemudian ditafsirkan sebagai ujaran kebencian di media elektronik.

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan pola yang sama, yakni kritik kerap dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai masukan.(rpi/raa)