Mentan Pastikan Harga Beras Tak Naik di Tengah Kenaikan Harga Plastik, Ancam Pedagang yang Curang

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras tidak mengalami kenaikan meski muncul isu kenaikan ongkos distribusi dan kemasan plastik.

Amran mengatakan pemerintah tetap menjaga kestabilan harga melalui instrumen kebijakan yang sudah berlaku, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta aturan harga eceran tertinggi (HET).

“Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET,” kata Amran, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan harga beras SPHP tidak berubah dan tetap dipertahankan sebagai bantalan agar gejolak harga di tingkat konsumen dapat dicegah, termasuk jika ada tekanan dari faktor eksternal seperti distribusi maupun biaya produksi.

Menurut Amran, kebijakan harga beras ditetapkan berdasarkan data dan indikator ekonomi, bukan asumsi.

“Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio penyumbang inflasi. Dulu ini (beras) dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama jadi kita pakai data. Nah SPHP kita tidak naikkan tetap harganya seperti sekarang,” tegasnya.

Baca Juga

Mentan Amran Minta Tambah Anggaran Rp22,43 Triliun di 2027, Begini Target yang Dijanjikan

Ia menyebut kondisi saat ini berbeda dibanding masa ketika beras kerap menjadi pemicu utama inflasi nasional. Dalam dua tahun terakhir, menurut dia, komoditas beras justru tidak lagi mendominasi penyumbang inflasi sebagaimana sebelumnya.

Selain mempertahankan harga SPHP, pemerintah juga mengandalkan skema HET untuk beras medium dan premium agar harga di pasar tidak bergerak di luar batas yang ditetapkan.

Amran mengingatkan para pedagang agar tidak memanfaatkan kenaikan harga plastik sebagai alasan menaikkan harga beras.

Menurutnya, dengan kondisi stok saat ini, tidak ada dasar bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah.

Amran memastikan Satgas Pangan akan menindak tegas pihak yang melanggar. Ia menyebut saat ini sudah ada 76 tersangka dalam berbagai kasus terkait perberasan, pupuk, hingga persoalan Minyakita.

Kasus-kasus tersebut, menurutnya, ditaksir merugikan petani hingga Rp3,3 triliun.

Dari sisi pasokan, Amran menyampaikan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog kini mencapai 5.198.000 ton per 23 April 2026.