Geger Beras Fortifikasi Culas, 25 Merek Diduga Bermasalah dengan Potensi Kerugian Konsumen Capai Rp89 Triliun
- Dok. Kementan
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksinya.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyatakan, seluruh produk tersebut juga tengah ditarik dari peredaran untuk melindungi konsumen.
"Itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, karena tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga beras yang baik," kata Amran di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pemerintah pun mengambil tindakan terhadap produsen beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi klaim kandungan gizi dan informasi pada label kemasan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.
Amran menegaskan masyarakat berhak mendapatkan beras fortifikasi yang sesuai dengan klaim produsen, sebagaimana tercantum dalam izin edar dan keterangan kandungan gizi pada kemasan.
Sebanyak 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar merek beras fortifikasi bermasalah telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melalui koordinasi dengan Bapanas.
OKKPD yang terlibat dalam pengawasan tersebut berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Sumatera Utara.
Hingga pekan pertama September 2026, seluruh merek beras fortifikasi yang bermasalah diketahui telah menghentikan produksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 merek telah menarik stok produknya dari peredaran, sedangkan merek lainnya masih dalam tahap penarikan.
Menurut Amran, praktik tidak jujur dalam perdagangan beras tidak boleh dibiarkan. Pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh produk yang sesuai dengan spesifikasi dalam izin edar sekaligus ditawarkan dengan harga yang wajar.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana penipuan dapat muncul apabila suatu produk dijual dengan kandungan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan hingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Dugaan tersebut semakin relevan jika produk dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari semestinya.
Edward menyebut terdapat indikasi dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Bab II Nomor 7 Pasal 492, 493, dan 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Ia menjelaskan, substansi ketentuan tersebut berkaitan dengan tindakan menjual barang yang kandungannya tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan sehingga merugikan konsumen.
Load more