Gibran Tinjau Papua, Wamendagri Ungkap Progres DOB Melesat: Infrastruktur hingga Layanan Publik Dikebut

Papua, tvOnenews.com - Pemerintah mempercepat pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua melalui kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Dalam agenda yang berlangsung pada 20–22 April 2026, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan merata di wilayah Papua.

Kunjungan tersebut mencakup sejumlah daerah strategis, mulai dari Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, hingga Raja Ampat. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan DOB Papua, peningkatan layanan publik, serta penguatan infrastruktur dasar.

Progres DOB Papua Mulai Terlihat Signifikan

Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa pembangunan DOB Papua menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa wilayah bahkan telah memasuki tahap operasional pemerintahan.

Papua Selatan disebut sudah menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif, sementara Papua Barat Daya telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur utamanya.

“Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026, sementara Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan,” ujar Ribka.

Baca Juga

Panglima TNI Sebut Masalah Papua Tak Bisa Diatasi Sendiri, Infrastruktur dan Kolaborasi Jadi Kunci

Pemerintah menargetkan seluruh DOB Papua dapat beroperasi penuh pada 2028, seiring percepatan pembangunan yang terus dilakukan lintas kementerian dan lembaga.

Gibran Cek Langsung Program MBG dan Layanan Kesehatan

Salah satu agenda penting kunjungan berlangsung di Yahukimo. Wakil Presiden Gibran turun langsung meninjau implementasi program prioritas nasional di lapangan.

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain:

• Sekolah Kristen Yahukimo untuk mengecek Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

• RSUD Dekai untuk melihat pelayanan kesehatan

• Koramil 1715/06 Dekai untuk memastikan dukungan keamanan

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran di wilayah DOB Papua.

Infrastruktur dan Konektivitas Jadi Prioritas

Selain layanan dasar, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di DOB Papua. Ribka menegaskan bahwa penguatan konektivitas menjadi kunci utama membuka akses ekonomi dan pelayanan publik.

Beberapa fokus pembangunan meliputi:

• Bandara untuk mobilitas antarwilayah

• Pelabuhan guna memperkuat distribusi logistik

• Infrastruktur pemerintahan di tiap provinsi DOB

Menurut Ribka, pengembangan sektor transportasi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan pengelolaan yang baik, potensi Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

Stabilitas Keamanan Jadi Fondasi

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif.

Stabilitas keamanan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan DOB Papua, terutama dalam menjaga kelangsungan proyek infrastruktur dan layanan publik.

“Situasi relatif kondusif dan mendukung pembangunan,” ujarnya.

Temuan Lapangan Akan Ditindaklanjuti

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden Gibran juga mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang ditemukan di lapangan. Pemerintah memastikan seluruh temuan tersebut akan segera dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian.

Djamari menyebut hasil kunjungan akan menjadi bahan evaluasi untuk percepatan pembangunan di Papua.

“Beberapa kekurangan sudah dicatat dan akan dibahas setelah kembali ke Jakarta,” katanya.

Pemerintah Perkuat Kehadiran Negara di Papua

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan DOB Papua. Fokus tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan DOB Papua menjadi prioritas nasional, dengan target pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. (nsp)