DPR Percepat Pemanggilan Menhan Sjafrie, Isu Akses Udara AS hingga Gugurnya Prajurit Jadi Sorotan
- Setpres
Kemitraan ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan, termasuk peningkatan kapasitas militer, pertukaran informasi strategis, serta upaya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Namun demikian, DPR menilai perlu adanya transparansi penuh terkait implementasi kerja sama tersebut, terutama jika menyangkut akses militer asing di wilayah Indonesia.
Duka Gugurnya Prajurit TNI Turut Disorot
Selain isu kerja sama internasional, Komisi I DPR juga menyoroti gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi luar negeri yang menambah daftar agenda pembahasan dalam rapat mendatang.
Utut menyampaikan duka mendalam atas wafatnya para prajurit tersebut dan menegaskan bahwa DPR akan meminta penjelasan terkait kronologi serta evaluasi misi yang dijalankan.
Adapun tiga prajurit yang gugur adalah:
-
Mayor Anumerta Zulmi
-
Praka Anumerta Farizal
-
Sertu Anumerta Muhammad Nur Irfan
“Kita semua berduka atas gugurnya prajurit terbaik bangsa. Ini juga menjadi perhatian serius kami di Komisi I,” ujar Utut.
DPR Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan berbagai isu yang berkembang, DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pertahanan, terutama yang melibatkan kerja sama dengan negara lain.
Komisi I DPR RI menilai bahwa komunikasi terbuka antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa kebijakan strategis tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Pemanggilan Menteri Pertahanan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai spekulasi yang beredar, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya di tengah dinamika geopolitik global.
Langkah ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pertahanan yang memiliki implikasi langsung terhadap keamanan dan stabilitas negara. (rpi/nsp)
Load more