DPR Percepat Pemanggilan Menhan Sjafrie, Isu Akses Udara AS hingga Gugurnya Prajurit Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi I DPR RI memastikan akan mempercepat pemanggilan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin guna meminta klarifikasi langsung terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat yang belakangan menjadi sorotan publik.

Langkah ini diambil menyusul mencuatnya isu sensitif mengenai dugaan pemberian akses lintasan udara menyeluruh atau blanket overflight access bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah kedaulatan Indonesia.

DPR Tegaskan Rapat Tak Bisa Ditunda

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan merupakan agenda mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Menurutnya, sejumlah isu strategis telah menumpuk dan membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah, khususnya dari Menteri Pertahanan.

“Rapat kerja pasti dilakukan. Memang sebelumnya terkendala waktu karena beliau baru kembali dari luar negeri, tetapi ini tidak bisa ditunda lagi,” ujar Utut, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga

Tinjau Perbatasan Kalbar, Menhan Janji Kawal Infrastruktur Jalan Desa dan Logistik di Entikong

Ia juga mengungkapkan bahwa jadwal pemanggilan yang semula direncanakan setelah masa reses, kini dipercepat karena urgensi persoalan yang berkembang.

“Awalnya dijadwalkan setelah 21 Mei, namun karena reses dimulai 14 Mei, kita percepat. Kami pastikan akan segera mengundang Menteri Pertahanan,” tambahnya.

Isu Overflight Access Jadi Perhatian Utama

Salah satu poin utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah isu blanket overflight access yang mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Dokumen tersebut memuat rencana strategis untuk memperoleh akses lintasan udara secara luas bagi pesawat militer AS di wilayah Indonesia. Isu ini memicu kekhawatiran terkait kedaulatan udara nasional dan transparansi kerja sama pertahanan.

DPR menilai klarifikasi dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap mengedepankan kepentingan nasional dan tidak melanggar prinsip kedaulatan negara.

Kerja Sama RI-AS dalam Kerangka Baru

Isu tersebut mencuat tidak lama setelah pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon pada 13 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani kesepakatan pembentukan Major Defense Cooperation Partnership, yang menjadi kerangka kerja sama pertahanan utama antara Indonesia dan Amerika Serikat.