Istri Nadiem Makarim Kirim Surat Minta Audiensi, DPR RI Diminta Hati-hati

Jakarta, tvOnenews.com - Istri eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim yakni Franka Franklin Makarim menyerahkan surat permohonan audiensi dan perlindungan hukum kepada Komisi III dan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Selasa (21/4/2026).

Pelayangan surat itu diharapkan agar Komisi III bisa mencermati adanya dugaan kejanggalan dalam proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Merespons hal tersebut, peneliti dari Forum Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus meminta agar Komisi III DPR RI berhati-hati dalam menerima pengaduan terkait proses hukum yang tengah berjalan di persidangan.

Lucius menilai jika DPR menyetujui permohonan tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga memanggil Kejaksaan, maka akan dilihat sebagai bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum, terlebih kasus korupsi. 

"Bahaya betul kalau nanti DPR misalnya mengundang jaksa yang kemudian menuntut kasus Pak Nadiem Makarim ini dan itu dibicarakan di DPR. Ini mudah untuk kemudian dilihat sebagai bentuk intervensi," kata Lucius kepada awak media, Jakarta, Kamis (22/4/2026).

Lucius memaparkan jika permohonan tersebut diterima akan semakin banyak orang yang tengah menjalani proses hukum datang ke DPR.

Baca Juga

Kortas Tipidkor Polri Geledah 4 Lokasi di Sidoarjo, Buru Aliran Dana Kasus Ponsel Ilegal Rp235,8 Miliar

Sebab, bisa saja orang berpandangan DPR menjadi bagian dari lembaga penegakan hukum yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum.

"Tentu saja ini sangat berbahaya, dan bagi DPR sendiri ini sudah melampaui batas gitu. Sebagai lembaga legislatif dia justru terlibat mengurus apa yang kemudian jadi ranah kewenangan lembaga Yudikatif begitu," kata Lucius. 

"Ini campur aduk fungsi dan kewenangan seperti ini tentu saja berbahaya dan kalau kemudian DPR sebagai lembaga politik dibiarkan untuk kemudian bisa memasuki ranah penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan maupun Pengadilan, ini tentu sangat berbahaya," tambahnya. 

Lucius menilai jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, nantinya hukum akan tunduk pada kepentingan politik. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi melihat lembaga politik di Indonesia yang cukup powerful.  

"Ini akan jadi pintu masuk bagi upaya intervensi dari lembaga politik terhadap proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum menjadi tidak lagi independen dan ini akhirnya membuat keadilan itu semakin sulit bagi orang-orang yang menjalani proses hukum," lanjutnya.