KPK Laporkan Hasil Kajian Tata Kelola Partai ke Presiden dan Ketua DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rekomendasi hasil kajian sistem tata kelola partai politik (parpol) telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa urgensi mitigasi potensi korupsi politik ini menjadi bagian dari upaya perbaikan sistemik pada sektor strategis.

"KPK sendiri telah melaporkan dan menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan," kata dia dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

KPK sendiri memberikan tiga rekomendasi utama yang dinilai penting untuk segera diimplementasikan, di antaranya perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Khusus pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, metode kampanye, metode pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penguatan pasal-pasal sanksi," ujar Budi.

Selanjutnya, mengenai perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan menambahkan ruang lingkup standarisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.

Baca Juga

KPK Cek Glamping hingga Kebun Durian-Alpukat 1,5 Hektare Diduga Milik Anggota Polri Yayat Sudrajat di Subang, Ini Penampakannya

Terakhir, KPK mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang.

"Khusus pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal, KPK menilai hal ini mendesak karena masih maraknya praktik vote buying atau money politics yang dilakukan melalui transaksi uang fisik," ucapnya.

"Pola ini menjadi salah satu pintu masuk korupsi politik yang berulang dan sulit diawasi. Karena itu, pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi," sambungnya.

Budi berharap, perbaikan sistem tata kelola partai politik, terlebih pada sistem kaderisasi, rekrutmen, dan pendidikan politik, tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan proses kaderisasi dan kandidasi yang transparan serta akuntabel. (aha/iwh)