Waduh KDM Wacanakan Pedagang Berhenti Jualan Kopi Sachet di Lokasi Wisata

Bandung, tvOnenews.com-Para pedagang di kawasan wisata Ciwidey dan Pangalengan diminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan dominasi kopi saset dan beralih menjual kopi tubruk lokal guna membangun identitas wisata yang berkarakter. Langkah itu diambil mengingat ironi yang terjadi di Kabupaten Bandung sebagai produsen kopi arabika terbesar di Jawa Barat, namun produk saset pabrikan justru lebih merajai warung-warung di objek wisata ketimbang hasil bumi sendiri.

"Bandung itu penghasil kopi terbaik, tetapi orang yang meminum kopi khas Bandung belum benar-benar merasakannya. Maka di Ciwidey dan Pangalengan, terutama kios yang menjual kopi kemasan saset, seharusnya menjual kopi tumbuk khas hutan Bandung," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa.

Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa peralihan ke kopi lokal bukan sekadar urusan rasa, melainkan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya ingat bagi wisatawan melalui aroma khas daerah.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Barat, Kabupaten Bandung adalah "raja" kopi arabika dengan tren produksi yang terus meningkat. Pada 2024, produksinya menembus 8.567 ton, melonjak signifikan dibandingkan tahun 2017 yang berada di angka 5.277 ton.

Selain kopi, Dedi juga menyoroti potensi teh Malabar, Ciwidey, dan Pangalengan yang seharusnya menjadi suguhan utama bagi pengunjung.

Menurut dia, pengalaman kuliner autentik seperti menikmati kopi tumbuk, teh lokal, hingga lotek asli wilayah tersebut akan memberikan keterikatan emosional bagi wisatawan.

Baca Juga

Wali Kota Bekasi Dapat Arahan dari Dedi Mulyadi, Sebut Pemprov Jabar Ikut Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek-KRL

"Hal itu akan membangun daya ingat. Ketika berkunjung ke sana, rasa kopi berbeda, aroma teh berbeda. Itu yang harus bisa mengikat orang yang datang," katanya menegaskan. 

Sebelumnya, Dedi telah mewacanakan pembatasan penjualan kopi kemasan saset dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung sebagai bentuk komitmen melindungi produk perkebunan lokal dari gempuran produk industri massal.(ant)