Soal Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi Timur, Menteri PPPA Usul Gerbong Wanita Pindah ke Tengah, AHY: Fokusnya Safety First

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal insiden kecelakan maut kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL yang menelan  puluhan korban luka-luka dan belasan penumpang tewas di Stasiun Bekasi Timur. Ternyata menuai komentar dari berbagai pihak, termasuk Menteri PPPA, Arifah Fauzi dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam kasus tragedi kecelakaan maut kereta api ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan gerbong KRL wanita ditempatkan di tengah rangkaian. Usulan itu buntut tabrakan maut kereta api (KA) Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," beber Arifah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Bahkan, ia telah berkoordinasi dengan pihak KAI sekaligus menanyakan gerbong khusus wanita. Dia juga mendapat penjelasan KAI terkait posisi gerbong wanita di posisi depan atau belakang.

"Tadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan," ucapnya.

Namun, menurut Arifah, imbas kecelakaan ini, dia ingin ada perubahan. Dia meminta gerbong yang ujung diisi gerbong pria.

Baca Juga

Sepekan, KA Bandara YIA Bertransformasi Jadi Commuter Line, Penumpang Bisa Pesan Tiket Terintegrasi Via C-Access

"Jadi yang laki-laki di ujung. Depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu," kata dia.

Sementara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak sependapat dengan usulan pemindahan gerbong wanita pada rangkaian KRL Commuter Line ke tengah, buntut insiden tabrakan antara KRL dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Usulan pemindahan gerbong wanita di KRL ke bagian tengah ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

Menurut AHY, baik wanita maupun laki-laki memiliki kedudukan sama dan berhak atas keamanan yang sama dalam penggunaan transportasi publik.

Pemberian jaminan keamanan dalam penggunaan transportasi publik ini juga tak boleh memandang gender, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh keamanan.