BGN Gandeng Empat Kementerian Guna Pastikan MBG Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat percepatan validasi dan akses data. 

Salah satu caranya dengan melakukan kolaborasi dengan empat kementerian/lembaga, integrasi lintas data, dan pembukaan akses cek data secara nasional.

Empat K/L yang digandeng BGN adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Keempatnya dinilai memiliki data lapangan yang lebih valid dan mutakhir.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menyatakan koordinasi ini untuk memastikan MBG tepat sasaran, terutama bagi anak-anak kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memiliki data yang jauh lebih fixed dari data yang selama ini kita gunakan,” kata Sony dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga

Program MBG Dinilai Sah Secara Konstitusional

Dari Kemenkes, BGN memperoleh pemetaan 81 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah rawan pangan. 

Sementara data penduduk miskin mencakup 273 kabupaten/kota, dan 304 kabupaten/kota tercatat memiliki prevalensi stunting tinggi.

“Data-data ini kami gunakan agar distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan,” ujar Sony.

Di 405 wilayah prioritas itu, penyaluran MBG akan diutamakan untuk kelompok rawan pangan, penduduk miskin, dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk wilayah yang gizinya masih kurang.

Untuk menjaga akurasi, BGN bersama tiga instansi terkait memperkuat kapasitas wali data di seluruh wilayah yang tujuannya penyajian data lebih akurat sehingga penyaluran MBG tidak meleset. 

Sistem validasi kini mengintegrasikan data Dukcapil, Dapodik, DTKS, dan data kesehatan lapangan agar verifikasi NIK, status siswa, dan kelayakan keluarga penerima berjalan real time.

Sementara, Ekonom Adidaya Institute, Dr. Bramastyo B. Prasetyo mendukung kolaborasi tersebut agar bermanfaat ke masyarakat.

Dia menilai, percepatan validasi harus dibarengi dua hal, yakni saluran pengaduan dan keterbukaan data.

“Validasi data ini juga terkait dengan perlunya sebuah saluran crisis center sebagai bagian feedback dari publik. Crisis center ini yang nantinya menerima keluhan masyarakat soal program MBG. Jadi, kelemahan itu bukan di-counter tapi diserap untuk dicari solusinya,” kata Bram.