Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Mensos Sebut Anggaran Per Titik Lebih dari Rp200 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah mulai ngebut pembangunan Sekolah Rakyat di puluhan lokasi. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menuturkan bahwa saat ini pembangunan sudah berjalan di 93 hingga 97 titik.

“Sekarang sudah proses pembangunan di 93 titik ya, atau di 97 titik. Yang ditargetkan nanti ee selesai bulan Juni atau paling lambat Juli awal. Atau akhir Juni lah paling lambat ya, mohon maaf,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, proyek ini tidak dikerjakan oleh Kementerian Sosial, melainkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Progresnya pun belum merata.

“Tapi yang mengerjakan itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Sekarang sedang berproses, ada yang sudah 30 persen, ada yang masih 20 persen, ada yang sudah 40 persen ya. Yang semua sedang berproses,” bebernya.

Gus Ipul menuturkan, harapannya bangunan permanen sudah bisa langsung dipakai dalam waktu dekat.

“Nah kita harapkan nanti gedung-gedung permanen ini sudah bisa kita manfaatkan pada saat awal tahun ajaran baru di bulan Juli,” lanjutnya.

Baca Juga

Raker-RDP di Komisi II DPR RI, Gubernur Khofifah bersama Mendagri dan Gubernur Se Indonesia Bahas Sinkronisasi LP2B dan Industrialisasi Jatim

Soal anggaran, Gus Ipul tidak merinci secara detail. Namun ia mengakui nilainya lumayan besar.

“Macam-macam itu nanti ditanya ke Kementerian PU lah ya, rata-rata itu satu tempat di atas Rp200 miliar” ungkapnya.

Adapun, besarnya kebutuhan dana ini menjadi sorotan, apalagi di tengah isu efisiensi anggaran. Namun, ia memastikan program Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu bantuan sosial.

“Yang saya tahu terkait dengan anggaran-anggaran untuk kelompok-kelompok rentan, keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, Presiden memberikan atensi yang luar biasa. Maka itu Bansos tidak ada yang dikurangi,” tegasnya.

Ia bahkan menyinggung tren anggaran sebelumnya yang justru meningkat.

“Belajar tahun 2025 itu malah justru ditambah. Ditambahnya luar biasa besar pada waktu itu ya. Tidak hanya jumlahnya yang ditambah tapi penerima manfaatnya juga ditambah,” ujarnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan, sehingga tetap diprioritaskan.

“Nah, Sekolah Rakyat ini bagian daripada pengentasan kemiskinan. Nah untuk itu mudah-mudahan ya insyaallah tidak ada hal yang mungkin mengganggu penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata dia.