Kepala BGN Tetap Berikan Insentif Rp6 Juta ke Dapur MBG yang Tak Beroperasi, DPR Kesal: Sebuah Skandal!

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI angkat bicara perihal kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap menggelontorkan insentif kepada ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski tidak beroperasi.

Kebijakan ini dinilai janggal dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, melontarkan kritik keras. Ia menyebut keputusan tersebut bukan sekadar keliru, tetapi sudah melampaui batas kewajaran.

“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Charles Honoris, Kamis (28/4/2026).

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya.

Namun, dapur-dapur MBG tersebut tetap menerima insentif Rp6 juta per hari. Alasan BGN, SPPG masih menjalankan kegiatan tertentu sembari menunggu operasional kembali normal.

Baca Juga

Polisi Tak Segan Tindak Tegas Perusuh-Pembuat Keonaran dalam Aksi May Day Monas dan DPR RI

Bagi Charles, dalih itu tidak masuk akal. Ia menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam mengelola anggaran negara.

“Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Ia juga menyinggung dampak kebijakan tersebut terhadap rasa keadilan publik. Menurutnya, langkah BGN sangat kontras dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.

“Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” ungkap Charles.

Ia bahkan mempertanyakan logika di balik pemberian insentif tersebut, terlebih jika dikaitkan dengan dugaan kelalaian yang berujung kasus keracunan.

“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan, sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik, justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” lanjutnya.

Tak hanya itu, Charles juga menyoroti perbedaan data jumlah dapur yang dihentikan. Ia mengaku menerima laporan bahwa jumlah SPPG yang ditutup mencapai 3.778 unit, jauh di atas angka resmi BGN.

“Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp317 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran sebesar itu semestinya bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,” ucap legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.

Komisi IX DPR, lanjut Charles, akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang. 

DPR ingin memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar akuntabel dan tepat sasaran.

“Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” tandasnya. (rpi/muu)