Osman Sapta Odang Buka Bimteknas DPRD Hanura, Kritisi Fenomena Legislatif yang Tak Optimal

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang (OSO) resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Hanura di Novotel Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (1/4/2026) malam. 

Pembukaan Bimteknas ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pidatonya, OSO memompa semangat 525 legislator Hanura untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia bilang, memajukan daerah bukan dilihat dari seberapa banyak jumlah anggota Dewan-nya. 

"Mulai detik ini saudara harus berkualitas, harus berani. Berani menegakkan keadilan, berani menetapkan kejujuran, dan berani mengoreksi jalannya pemerintahan daerah untuk kemakmuran masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu mengkritisi fenomena legislatif yang tidak optimal menjalankan fungsi dan perannya. Dia menyebut, masih ada anggota Dewan yang pasif dan tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara maksimal.

"Banyak orang menjadi anggota DPR, tapi banyak juga yang tidak berkontribusi. Bahkan, tidak mampu mengeluarkan inspirasi dari hati nuraninya,” cecar OSO. 

Baca Juga

DPRD Surabaya Bakal Panggil Penanggung Jawab Proyek Gorong-Gorong Margorejo Usai Telan Korban Jiwa

OSO menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan Hanura melakukan perubahan arah dengan mengusung tagline baru, yang menekankan keberpihakan kepada daerah. Dia menegaskan, setiap anggota Dewan memiliki tanggung jawab langsung terhadap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Hanya saudara yang bisa membela daerah saudara. Tidak mungkin daerah lain membela daerah kita. Sebab itu, saudara yang dipilih harus berjuang untuk kepentingan daerah,” tegasnya.

Menurut OSO, keberpihakan kepada daerah harus diwujudkan melalui upaya nyata dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mencakup peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian daerah.

“Keberpihakan itu adalah bagaimana saudara memberikan kemakmuran, kehidupan, dan peluang kerja bagi masyarakat di daerah,” serunya.

Dia juga mengingatkan, jabatan sebagai anggota Dewan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. 

"Bukan saudara menikmati kehidupan sebagai anggota DPRD, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya," cetusnya.

OSO menambahkan, dirinya tak ingin Partai Hanura dipandang sebelah mata lantaran kinerja kader legislatif tidak maksimal. Karenanya, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu meminta seluruh anggota Fraksi Hanura memperjuangkan kepentingan rakyat.