Dedi Mulyadi Ultimatum Ormas 'Penguasa' Perlintasan Ampera di Bekasi, Minta Polres Segera Ambil Alih: Hari Ini Beres!

Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur, masih menjadi sorotan usai insiden kecelakaan yang melibatkan KRL, taksi Green SM, serta KA Argo Bromo Anggrek beberapa hari lalu. Meski operasional kereta telah kembali normal, situasi di lokasi belum sepenuhnya pulih.

Pantauan dari video yang beredar di media sosial pada Jumat (1/5/2026) menunjukkan masih adanya sejumlah orang yang berjaga di sekitar rel. Mereka tampak mengatur arus kendaraan secara manual di titik perlintasan, menggantikan peran petugas resmi.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terkait keselamatan pengguna jalan. Pasalnya, fasilitas pengamanan di lokasi masih sangat terbatas. Tidak tersedia palang pintu otomatis maupun sistem peringatan standar, sehingga pengaturan lalu lintas sangat bergantung pada inisiatif warga di lapangan.

Perlintasan ini sebelumnya menjadi titik awal rangkaian kecelakaan fatal yang menewaskan 16 orang. Minimnya sistem pengamanan diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah risiko di lokasi tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta aparat kepolisian segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak nonresmi yang menguasai area tersebut. Ia menegaskan bahwa fasilitas publik tidak boleh dikelola oleh kelompok tertentu di luar kewenangan.

"Seluruh jajaran Polres Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tidak boleh ada lagi ormas, premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Saya pikir, tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan," ujar Dedi Mulyadi

Baca Juga

Kerap Terjadi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, Siapakah Yang Bertanggung Jawab? Begini Kata Pengamat

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu juga menekankan pentingnya langkah cepat dalam meningkatkan keselamatan, salah satunya dengan pemasangan palang pintu sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen.

"Akan dibangun flyover, kalau sudah dibangun flyover baru tidak diperlukan (palang) lagi. Tapi dalam jangka pendek, itu bisa digunakan palang pintu untuk pengamanan. Dalam seminggu ini harus sudah terpasang," kata KDM. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan telah mengambil alih pengamanan di dua titik perlintasan, yakni Ampera dan Bulak Kapal. Saat ini, sistem penjagaan masih menggunakan palang manual sambil menunggu penanganan lebih lanjut.

Di sisi lain, warga yang selama ini menjaga perlintasan membantah adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Salah satu penjaga, Erfan (40), menegaskan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar.

“Enggak ada itu (ormas). Ini murni relawan warga sini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian warga memilih menjadi penjaga karena keterbatasan peluang kerja. Meski demikian, mereka tetap siap mengikuti kebijakan pemerintah atau PT KAI terkait penataan ke depan.

Menurut Erfan, tantangan di lapangan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga perilaku pengendara yang kerap tidak disiplin. Ia menyebut sebelumnya pengawasan di lokasi tersebut sangat minim, sehingga penjagaan hanya mengandalkan relawan dengan jumlah terbatas tanpa dukungan petugas resmi.