Fakta Miris Hardiknas, DPR Soroti 50% Siswa di Indonesia Belum Capai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Jakarta, tvOnenews.com - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi menjadi refleksi atas berbagai tantangan di sektor pendidikan.

Sejumlah capaian dan komitmen pemerintah dalam pembenahan kebijakan dan reformasi Pendidikan memang perlu diapresiasi.

Namun demikian, Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di sektor Pendidikan.

Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, yang menyebut Hardiknas perlu jadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 tentang rata-rata lama sekolah nasional baru mencapai 8,85 tahun.

Angka ini, menurut Kuniasih, masih di bawah target wajib belajar 12 tahun sehingga menjadi bukti bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah tertentu.

Baca Juga

Wamendagri Ribka Haluk Sambut 65 Pelajar Papua di Pelabuhan Tanjung Priok, Dorong Pendidikan Jadi Jalan Meretas Masa Depan

Selain itu, hasil Asesmen Nasional 2025 menunjukkan sekitar 50% siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi.

Kondisi ini adalah cermin bahwa persoalan kualitas pembelajaran di Republik ini yang belum sepenuhnya teratasi.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” ujar Kurniasih dikutip dari Parlementaria, Sabtu (2/5/2026).

Ia menegaskan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas guru, penyempurnaan kurikulum yang adaptif, hingga pemerataan sarana dan prasarana. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada ekosistem yang mendukung.

Dalam hal ini, ia menekankan peran DPR, khususnya Komisi X, untuk memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Fungsi pengawasan dan legislasi dinilai perlu diperkuat, terutama dalam mengawal penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN.

“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jakarta II ini.

Oleh sebab itu, DPR juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pendidikan, termasuk sistem zonasi, perlindungan anak di lingkungan sekolah, serta kesejahteraan dan status guru, termasuk guru honorer.