Hardiknas 2026, DPR Ingatkan PR Pendidikan Nasional Belum Selesai

Jakarta, tvOnenews.com - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tak sepenuhnya diwarnai kabar baik. DPR menyoroti sejumlah indikator yang menunjukkan kualitas pendidikan nasional masih tertinggal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan, momentum Hardiknas seharusnya tidak hanya jadi seremoni, tapi juga ruang evaluasi.

Meski mengakui ada perbaikan kebijakan, ia menilai pekerjaan rumah sektor pendidikan masih besar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat rata-rata lama sekolah (RLS) nasional baru 8,85 tahun. Angka ini masih di bawah target wajib belajar 12 tahun.

"Artinya, akses dan keberlanjutan pendidikan belum sepenuhnya tercapai, terutama di kelompok rentan dan wilayah tertentu," ucap Kurniasih, Minggu (3/5/2026).

Tak hanya itu, hasil Asesmen Nasional 2025 juga menunjukkan sekitar 50 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi.

Baca Juga

Makan Anggaran Rp19,75 Triliun, DPRD DKI Jakarta Sebut Pendidikan Jadi Kunci Putus Mata Rantai Kemiskinan

“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari tantangan nyata yang harus kita jawab bersama. Akses pendidikan harus ditingkatkan, tetapi kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama,” ujar Kurniasih.

Ia menekankan, perbaikan pendidikan tidak bisa parsial. Mulai dari kualitas guru, kurikulum, hingga sarana prasarana harus dibenahi secara bersamaan.

Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh ekosistem yang mendukung.

Di sisi lain, Komisi X DPR juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN.

“Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar berdampak. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan,” tegasnya.

Kurniasih juga menyinggung perlunya evaluasi kebijakan yang selama ini berjalan, mulai dari sistem zonasi, perlindungan anak di lingkungan sekolah, hingga kesejahteraan guru, termasuk guru honorer.

Ia menilai, kebijakan yang baik kerap tidak diikuti implementasi yang kuat di lapangan.
Karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat.

“Hardiknas harus menjadi ruang refleksi sekaligus titik tolak untuk perbaikan yang lebih nyata. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan kita tidak boleh berkompromi terhadap kualitasnya,” tandasnya. (rpi/iwh)