DESLab Resmi Diperkenalkan, Publik Kini Bisa Simak Simulasi Pemilu Digital yang Akuntabel dan Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meresmikan Digital Election Simulation Lab (DESLab) sebagai sarana edukasi dan literasi publik mengenai digitalisasi dalam proses pemilihan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa DESLab dihadirkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap penerapan teknologi yang transparan dan akuntabel dalam demokrasi.

Akhmad Wiyagus menyebut Kemendagri perlu mengambil peran sebagai fasilitator dalam edukasi dan literasi digital, khususnya terkait penggunaan teknologi dalam proses pemilihan.

Menurutnya, DESLab memungkinkan masyarakat melihat langsung cara kerja sistem digitalisasi pemilihan.

“Kemendagri juga harus menjadi fasilitator terhadap pelaksanaan edukasi maupun proses literasi terkait dengan digitalisasi ini, salah satunya pagi ini yang kita akan resmikan yaitu DESLab,” ujar Akhmad Wiyagus dalam sambutannya di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, melalui DESLab masyarakat dapat memahami berbagai tahapan dalam sistem pemilihan digital.

Baca Juga

Wamendagri Bima Arya Tegaskan Transformasi Pemilu Digital Harus Utamakan Keterbukaan dan Akuntabilitas

Tahapan itu mulai dari verifikasi pemilih, penggunaan hak suara, hingga penerapan prinsip one man one vote dalam simulasi pemilihan.

“Intinya ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa melalui DESLab ini kita juga nanti akan melihat secara langsung sebuah sistem ini dioperasionalkan. Verifikasi pemilih harus dilakukan, kemudian juga bagaimana hak suara digunakan, bagaimana prinsip one man one vote juga dijaga, bagaimana prosesnya disimulasikan,” lanjutnya.

Akhmad Wiyagus meminta pengelolaan DESLab dilakukan secara tertib dan transparan agar menjadi ruang pembelajaran yang jelas bagi masyarakat.

“Untuk itu saya meminta kepada BSKDN agar mengelola secara tertib kemudian transparan, sehingga kegiatan simulasi ini harus menjadi pembelajaran yang jelas,” tegasnya.

Ia berharap DESLab BSKDN dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang modern dan bertanggung jawab guna mendukung masa depan demokrasi Indonesia.

"Kemudian menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang modern, terkemuka dan bertanggung jawab, ruang yang tidak hanya menampilkan teknologi sekali lagi, tetapi juga membangun pemahaman, menguji gagasan dan terutama menyiapkan masa depan demokrasi indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan pihaknya terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkenalkan pemanfaatan digitalisasi dalam proses pemilihan di berbagai tingkatan.

“Sehingga persepsi yang selama ini menyatakan bahwa digitalisasi sepenuhnya belum bisa dikontrol, sulit dipercaya dan berbagai persepsi miring tentang pemanfaatan digitalisasi ini bisa kita minimalisasi,” katanya.

Melalui DESLab, Yusharto berharap masyarakat memahami bahwa digitalisasi pemilihan tetap mampu mendukung prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa membuktikan bahwa digitalisasi dalam pemilihan itu tetap bisa mendukung prinsip Luber dan Jurdil," pungkasnya. (rpi)